REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Tiga kelurahan di Kota Ternate, Maluku Utara terpilih menjadi tempat pelaksanan kegiatan pengembangan masyarakat wilayah pesisir melalui Program International Funde For Agricurtular Development (IFFAD).
Kepala Dinas Perikanan Kota Ternate, Ruslan Bian mengatakan di Ternate, Senin, pogram IFFAD bukan baru pertama kali dilakukan di Kota Ternate, karena sebelumnya, sejumlah kelurahan sudah kebagian, hanya saja pada tahun 2014 ini program tersebut kembali hadir di tiga kelurahan.
"Kita sudah sosialisasikan di sejumlah kelurahan, terutama di tiga kelurahan di Kecamatan Moti yaitu Kelurahan Takofi, Tadenas dan Moti Kota, karena tiga kelurahan tersebut layak untuk menerima program ini," katanya.
Sosialisasi itu, kata Ruslan, bertujuan untuk memperkenalkan atau untuk menyampaikan kepada masyarakat di tiga kelurahan tersebut bahwa pada tahun 2014 ini akan ada kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat, khusus masyarakat pesisir.
Hanya saja, program tersebut dapat terealisasi melalui sejumlah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat seperti kelompok pengembangan usaha, kelompok pengembangan sumber daya dan kelompok pengelolaan.
"Kalau di tahun 2013 kemarin hanya satu kelompok yakni kelompok pengembangan infrastruktur yang pada hari ini kita nikmati wujudnya seperti pembangunan pondok informasi," ujarnya.
Karena itu dia berharap agar seluruh elemen masyarakat di tiga kelurahan itu dapat mendukung program IFFAD. Pasalnya sekian banyak kabupaten dan kota di Indonesia, hanya 12 kabupaten kota saja yang mendapat program ini, termasuk Kota Ternate.
"Di Ternate ada tiga kecamatan yang dapat program ini, yakni Kecamatan Ternate Pulau, Kecamatan Hiri dan Kecamatan Moti dan dari enam kelurahan di Moti hanya tiga kelurahan yang mendapat program itu," katanya.
Diakuinya, pelaksanaan kegiatan tidak selamanya berjalan dengan baik. Misalnya di Desa Tafaga yang meninggalkan rasa kecewa yang teramat dalam bagi pemerintah kota Ternate.
Hanya saja dia tak mau menyebutkan persoalan apa yang ada di desa tersebut. Pasalnya menurut dia, persoalan yang terjadi harus ditanggung secara bersama.
"Sudah banyak contoh yang gagal dan tidak perlu kita ungkit lagi. Kelemahan yang ada di desa ini adalah kurangnya pembinaan tenaga pendamping sehingga akibat yang timbul yaitu lemahnya tingkat pengetahuan masyarakat,terbatasnya keterampilan masyarakat dan belum berubahnya tingkat prilaku masyarakat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika