REPUBLIKA.CO.ID, CIBINONG -- Wakil Bupati Bogor Nurhayanti berharap pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja wewenangnya tidak lagi oleh pemerintah pusat, namun diserahkan kepada pemerintah daerah.
"Harapannya dengan kebijakan itu dapat memenuhi kekurangan tenaga pendidik di daerah," katanya melalui Diskominfo Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di Cibinong, Minggu.
Ia menjelaskan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bogor sekitar 5,2 juta jiwa, dan itu menjadi permasalahan yang cukup besar di sektor pendidikan.
Kondisi itu, kata dia, yang mendorong agar pengangkatan guru-guru honorer kebijakannya tidak lagi dikelola oleh pemerintah pusat.
"Namun, kiranya diserahkan saja kebijakannya kepada pemerintah daerah," katanya menegaskan.
Menurut Nurhayanti, usulan tersebut juga telah disampaikannya saat menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Keberlanjutan Program Bermutu, yang diadakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, pekan lalu.
Saat ini, kata dia, kebijakan mengenai guru honor telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dengan memberikan sebuah apresiasi atas jasa yang telah dilakukan oleh mereka kepada dunia pendidikan daerah itu.
"Kita ini kan mempunyai keterbatasan dalam mengangkat guru-guru honor yang ada di Kabupaten Bogor, kita sendiri tidak mengangkat guru-guru honor tersebut, mereka para guru honor sudah ada sejak tahun 2005 dan itu kita beri apresiasi dalam bentuk honor kepada guru-guru yang pengabdiannya sudah di atas lima," katanya.
Nurhayanti yang juga mantan Sekda Kabupaten Bogor, berharap ke depan program yang sekarang sudah berjalan, seperti bantuan satu guru satu laptop bisa dilanjutkan.
"Untuk saat ini kita sedang melakukan program satu guru satu laptop, namum belum merata dalam pembagiannya, diharapkan juga pada kegiatan belajar mengajar sudah menggunakan 'Infocus', tidak lagi menggunakan 'whiteboard'," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
