REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), akan menyiapkan dua mobil khusus yang akan dioperasikan di lorong yang tidak bisa dijangkau kendaraan roda empat.
"Memang penanganan sampah di kota Ternate belum maksimal, bahkan penanganan sampah di kota Ternate masih banyak tumpukan sampah di lorong-lorong tidak bisa dijangkau mobil sampah," kata Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman di Ternate, Senin.
Oleh karena itu, dalam waktu dekat akan melakukan pengadaan dua unit motor roda tiga untuk mengantisipasi masalah sampah, khususnya di lorong-lorong.
"Keberadaan mobil mungil ini dengan tujuan mengangkut sampah di lorang untuk menempatkan di depan jalan raya sehingga mobil sampah bisa langsung mengangkut," ujarnya.
Menurut walikota, pengadaan kendaraan roda tiga, yang diproyeksikan untuk mengangkut sampah tersebut, akan diadakan tahun ini.
Sehingga, tahun ini sudah ada untuk mengangkut sampah di lingkungan atau di lorong-lorong, sehingga sampah tidak lagi menjadi masalah.
Dia berharap, ketua RT dan RW di lingkungan masing-masing untuk mengontrol warganya agar membuang sampah pada tempatnya, serta disiplin dalam menanggulangi masalah ini.
"Saya berharap, RT dan RW, bisa mengontrol warganya, sehingga masalah sampah, khususnya di lorong pada masing-masing kelurahan dapat terkontrol dengan baik dan itu akan berdampak pada kebersihan kelurahan," ujarnya.
Selain itu, Walikota juga berencana untuk menaikan biaya retribusi sampah, yang nantinya akan digunakan untuk membiayai RT dan RW dalam urusan penanggulangan sampah.
Menurut dia, retribusi sampah saat ini juga masih standar, dan itu perlu dinaikkan, agar persoalan sampah ini, bisa diatasi.
"Jika peran RT dan RW untuk menanggulangi masalah sampah ini, dapat berjalan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan, upah RT dan RW bisa disesuaikan," katanya.
Untuk itu, apabila kerja tambahan RT dan RW difungsikan dengan baik, yang pastinya diberikan upah per tahun yang bersumber dari retribusi sampah setiap tahun, ujar Walikota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika