REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Di dalam  soal Ujian Sekolah Menengah Atas (SMA/MA), salah satu  jawaban soal ujian SMA/MA itu mengandung nama partai PKS. Hal itu menimbulkan adanya dugaan kampanye terselubung, Senin, (24/3).

Menanggapi hal tersebut, Rektor Unpad Ganjar Kurnia mengatakan, kalau ada soal SMA yang mengandung unsur partai sebenarnya itu tidak pas. "Kalau dibilang kampanye partai tertentu juga belum tentu," kata Ganjar.

Soal tersebut, ujar Ganjar, bisa positif namun juga bisa negatif, jadi belum tentu kampanye. Misalnya saja pertanyaannya, partai mana yang anggotanya banyak yang korupsi. "Kalau pertanyaannya seperti itu, berarti bukan pencitraan, tapi negatif. Hal itu juga tidak pas," ujarnya.

Jadi intinya, ujar Ganjar, seharusnya sekolah juga termasuk materi ujiannya harus steril dari kepartaian, apapun itu. Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh mengatakan, ia belum membaca berita soal materi ujian sekolah yang mengandung muatan partai.

"Intinya sterilkan kegiatan belajar mengajar dari kegiatan politik praktis, jangan sampai karena simpatisan partai tertentu maka soal dibuat mengarah partai tertentu itu," papar Nuh.

Pembuat soal, kata Nuh, tidak boleh memanfaatkan kesempatan pendidikan menjadi wahana politik praktis. Kampanye itu tidak  boleh dilakukan lewat sekolah sebab kegiatan pendidikan harus bersih. "Jangan sampai sekolah dijadikan alat atau ajang kampanye. Itu tidak  dibenarkan," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika