REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei Pol-Tracking Institute menempatkan Jusuf Kalla (JK) berada di atas capres PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi).
Ketua DPP PDI-P Maruarar Sirait menilai partai harus menerima hasil survei tersebut. "Memang karena Pak JK dikenal mempunyai kemampuan. Tidak apa-apa, harus diakui. Tidak mungkin Mas Jokowi unggul semua," ujar Maruarar di Jakarta, Ahad (23/3).
Dari rata-rata skor penilaian dalam tujuh aspek, JK berada pada posisi pertama dengan poin 7,70 dan Jokowi menyusul dengan 7,66.
Hasil survei yang melibatkan 330 profesor di seluruh provinsi Indonesia menempatkan JK unggul dari hampir setiap sisi dalam tujuh aspek penilaian.
Mantan wapres itu menempati posisi teratas dari sisi kompetensi dan kapabilitas (7,66); visi dan gagasan (7,71); kemampuan memimpin dan keberanian mengambil keputusan (7,93); pengalaman dan prestasi memimpin (7,79); dan kemampuan memimpin dan mengelola koalisi politik partai pendukung (7,46).
Sementara Jokowi menempati posisi tertinggi pada sisi integritas (7,83) mengungguli JK (7,80). Gubernur DKI Jakarta itu unggul pada sisi kemampuan menjalankan roda pemerintahan dan memimpin negara, terutama di bidang penegakkan hukum, dan bidang ekonomi.
Jokowi mendapat poin 7,77 dan JK dengan 7,64 poin. Maruarar menilai, ada sisi di mana Jokowi memang kalah dari JK. "Kalau soal pengalaman, jelas Mas Jokowi pasti kalah pengalaman. Harus diakui," kata dia.
Hasil survei Pol-Tracking, menurut Maruarar, menjadi masukan tersendiri bagi Jokowi. Ia mengatakan, ada penilaian di mana Jokowi dianggap unggul. Sementara poin yang dinilai kurang akan jadi masukan untuk pengembangan diri.
Tinggal bagaimana Jokowi melakukan perubahan dari kekurangan-kekurangan yang ada. "Saya yakin dia tahu diri sekali," ujar Maruarar.
Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda mengatakan, JK jelas memiliki jam terbang lebih banyak sebagai tokoh nasional ketimbang Jokowi. Nama JK pun banyak diusung oleh beberapa partai politik.
Namun mengenai apakah JK pas disandingkan dengan Jokowi, menurut dia, itu hanya salah satu pilihan. "Menurut saya untuk Pak Jokowi tidak harus JK. Siapa pun bisa. Mulai dari militer, sipil, muda, atau kepala daerah berprestasi," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika