REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG—Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menyepakati kerjasama pengendalian jajanan tak sehat di sekolah- sekolah.
Kerjasama ini bakal difokuskan pada edukasi serta pemahaman masyarakat maupun komunitas sekolah, dalam menyikapi maraknya pangan dan jajanan tak sehat di lingkungan pendidikan. “Harapannya, masyarakat dan lingkungan sekolah memiliki kesadaran sendiri untuk memproteksi pangan dan jajanan yang tidak sehat ini,” ujar Kepala BPOM RI, Roy Sparringa, di Semarang, Jumat (21/3).
Menurut Roy, saat ini peredaran pangan dan jajanan yang –sebenarnya tak layak konsumsi—ini semakin dekat dengan anak- anak sekolah. Inilah alasan BPOM RI dan Pemprov Jawa Tengah untuk melaksanakan program strategis ini.
Ia mengatakan, BPOM RI menginginkan tahun ini ada fasilitator atau kader dalam mendukung tugas pengawasan di lapangan. Karena itu BPOM RI mengundang masyarakat untuk menjadi kader ini. Harapannya, masyarakat serta komunitas sekolah dapat mandiri dalam mengawasi peredaran pangan dan jajan sekolah yang tidak sehat di lingkungan mereka masing- masing.
Sehingga pengawasan pangan dan jajanan sekolah yang tak sehat ini –nantinya-- bukan lagi dilakukan oleh BPOM atau Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BB POM) sebagai kepanjangan tangan di daerah. “Untuk itu kami butuh para fasilitator, meski secara berkala pengawasan terhadap peredaran pangan dan jajan tak sehat di sekolah ini akan diambil sampelnya untuk diuji kelayakannnya,” tegas Roy.
Program yang melibatkan langsung masyarakat ini, masih lanjutnya, secara mendasar menghendaki perubahan perilaku di sekolah- sekolah, termasuk pasokan pangan dan jajanan ini. Sebab pasokan pangan dan jajanan sekolah ini banyak jenis dan macamnya. Antara lain terkait dengan penyalahgunaan bahan berbahaya seperti formalin dan borak pada pangan maupun jajanan sekolah yang tak memenuhi syarat.
Tata niaga bahan berbahaya ini memang sudah ada, namun perlu diturunkan dana khusus untuk melakukan pengawasan agar tata niaga ini tidak ‘bocor’. Sehingga tidak disalahgunakan untuk fungsi yang bukan peruntukannya. BPOM RI dan Pemprov Jawa Tengah akan menangani persoalan pangan dan jajan sekolah yang tak sehat ini dari pangkal permasalahannya.
“Di lain pihak social enforcement juga penting untuk mendorong masyarakat dapat melakukan pengawasan secara mandiri sangat dibutuhkan untuk mendorong penanganan pangan dan jajan sekolah bermasalah ini,” tambahnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menambahkan, kondisi keamanan dan kesehatan pangan dan jajan sekolah yang ada di tengah- tengah masyarakat sudah kian memprihatinkan. “Anak- anak kita saat ini begitu lepas, bebas dan tanpa ada yang mengontrol kelayakan jajanan yang ada di lingkungan sekolah mereka,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
