REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Partai Golkar memberi label hitam terhadap partai politik (parpol) peserta pemilu yang tidak nasionalis. Ketua Umum Golkar, Abu Rizal Bakrie mengatakan partainya itu, hanya bisa bekerjasama dengan partai-partai yang bisa meletakkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa.

"Saya tentu menolak berkoalisi dengan partai-partai ekstrim dan partai-partai liberal," kata pria yang akrab disapa Ical ini di Medan, Kamis (20/3).

Calon presiden 2014 ini mengungkapkan, partainya siap jika diundang berkoalisi, dengan partai-partai berasas Pancasila. "Jadi, koalisi itu, nantinya mungkin saja terjalin. Tapi, Golkar tidak menerima yang ekstrim kiri atau kanan," ujar Ical.

Seperti diketahui, hasil lembaga survei nasional kebanyakan mengatakan, partai Golkar adalah satu diantara partai besar yang akan gagal meraih suara mayoritas di kursi DPR. Dengan majunya Ical pun, tidak membawa indeks keterpilihan partai ke zona positif.

Alih-alih mengerek suara elektabilitas partai, Ical bahkan dinilai banyak petinggi di internal partai sebagai beban politik. Untuk itu, satu-satunya cara menyelamtkan partai dari tren negatif disetiap pemilu pascareformasi, partai Golkar butuh berkoalisi dengan partai besar lainnya.

Hal tersebut bisa saja dilakukan. Terutama di penguasaan kursi di DPR. Namun, dalam soal pemerintahan, Ical dikatakan sulit untuk berkoalisi. Koalisi dipencapresan, hanya bisa terjadi, jika Ical bersedia dicawapreskan dengan capres dari partai besar lainnya.

Menanggapi kondisi politik tersebut, Ical mengatakan, bahwa dinamika politik adalah proses yang tidak statis. Kata dia, jika kondisi partai Golkar saat ini dinilai sulit, mengacu pada berbagai survei, maka survei-survei tersebut dikatakan dia, belum tentu benar.

"Kita ingat, Jokowi pada pilkada (Jakarta) itu disurvei juga rendah. Fawzi Bowo yang unggul di 47 persen," kata Ical.

Ikuti Whatsapp Channel Republika