REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA --- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, ketakutan pindahnya pekerja seks komersial (PSK) Dolly ke tempat lain merupakan tanggung jawab kepala daerah masing-masing. Ia merasa hal itu di luar kendalinya.
"Saya kan tidak tahu PSK itu pindah ke mana saja setelah Dolly ditutup," katanya di Balai Kota Surabaya, Selasa (18/3).
Sehingga, kata Risma, dibutuhkan upaya kepala daerah untuk mengendalikan semua hal yang menyangkut keamanan dan ketertiban kota. Ini termasuk kebijakan untuk mengontrol masuknya PSK dari luar daerah, termasuk PSK Dolly.
"Kepala daerah harus mengendalikan wilayahnya. Kepala daerah bisa mengerahkan semua aparat seperti camat, dinas kependdukan dan catatan sipil, perpustakaan, hingga dinas kesehatan," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta meminta warganya waspada terkait penyebaran penyakit menular seksual (PMS) setelah ditutupnya Dolly. Menurutnya, penutupan itu akan berpengaruh terhadap meningkatnya PSK yang ada di Bali.
"Hal itu sangat mungkin terjadi mengingat jarak antara Bali dan Surabaya yang cukup dekat. Meningkatnya jumlah PSK dikhawatirkan akan menimbulkan berkembangnya PMS yang lebih besar di masyarakat," ujarnya, Sabtu (8/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika