REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menilai, sistem biaya pendidikan gatis yang ada di Kartu Jakarta Pintar (KJP) harusnya bisa diterapkan dalam lingkup nasional. Hal tersebut dikatakan saat meninjau pelaksanaan KJP di SMP 223 dan SD 05 Gedong, Jakarta Timur.

"Saya kira dengan anggaran pendidikan kita yang 20 persen (dari APBN) itu bisa dilakukan," katanya.

Menurut Jokowi, program pendidikan gratis saja tidak cukup. Harus ada biaya lain yang harus ditanggung pemerintah. Mulai seragam, sepatu, tas, buku, hingga ongkos berangkat ke sekolah berhari-hari. Hal itu yang seringkali luput dari perhatian pemerintah.

"Coba kalau tidak punya seragam, mau tidak disuruh sekolah. Permasalahan yang banyak kita jumpai di kampung-kampung ya seperti itu," kata mantan wali kota Solo tersebut.

Menurut Jokowi, sistem seperti KJP yang diterapkan di Jakarta bisa diterapkan di semua provinsi lain. Hanya saja,masalahnya adalah pemerintah mau atau tidak melakukan hal itu.

"Saya kira yang namanya sistem di kota atau di nasional manajemen sistemnya sama saja," ujar dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika