REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat membuka sidang pertama Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Rabu mengatakan bahwa setiap negara memerlukan pertahanan yang cukup, termasuk Indonesia.
"Saya tidak percaya dan saya kurang setuju jika ada yang mengatakan dunia masa kini tidak lagi diperlukan kekuatan pertahanan karena katanya dunia akan lebih damai, demokrasi akan hadir di mana-mana, setiap konflik dapat diselesaikan secara damai," kata Presiden selaku Ketua KKIP di Ruang Majapahit, Markas Komando Armada RI Kawasan Timur, di Surabaya.
Menurut Presiden, meskipun negeri ini tidak lagi menganut geo politik pascaPerang Dunia II dan tidak lagi hidup dalam suasana perang dingin, namun sebagai negara yang berdaulat Indonesia memerlukan kekuatan pertahanan yang tangguh.
Ia kemudian mengapresiasi sidang pertama KKIP yang bertujuan untuk merencanakan, mengembangkan kebijakan, dan kemudian mengimplementasi kebijakan itu untuk kepentingan industri pertahananan secara khusus dan untuk kepentingan pertahanan secara umum.
"Sebagaimana yang kita saksikan hari ini, kita melihat hasil modernisasi dan pembangunan kekuatan matra laut. Beberapa saat yang lalu kita juga menyaksikan hal yang sama di jajaran Angkatan Udara dan Insya Allah dalam waktu dekat kita akan melihat langsung apa yg dilakukan oleh TNI AD," katanya merujuk pada acara gelar alutsista dan demo kekuatan alutsista TNI AL.
Presiden mengatakan krisis keuangan yang dialami Indonesia 15 tahun lalu telah menyebabkan lambatnya modernisasi kekuatan pertahanan.
"Karena krisis ekonomi yang dalam, kita tidak memiliki resources (sumber daya), sumber finansial untuk melakukan modernisasi dan pembangunan kekuatan," katanya seraya menjelaskan bahwa dalam pembangunan pascakrisis, modernisasi alutsista tidak memiliki prioritas yang tinggi.
Justru di saat ekonomi global mengalami gejolak dan krisis, kata Presiden, ekonomi Indonesia tumbuh positif bahkan tergolong tinggi di antara negara-negara G-20 sehingga bisa dilakukan modernisasi kekuatan dan peningkatan serta penambahan alutsista, baik untuk darat, laut, udara, dan sekaligus pembangunan kekuatan dan peningkatan profesionalitas jajaran kepolisian.
Sementara itu dalam kurun waktu 2010-2013, KKIP telah merumuskan berbagai kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang industri pertahanan.
KKIP juga telah menetapkan beberapa program nasional, menerbitkan cetak biru riset Alpalhankam serta merumuskan cetak biru produk Alpalhankam.
Menurut Kementerian Pertahanan, terkait strategi mewujudkan kemandirian pertahanan, telah disusun master plan pembangunan industri pertahanan tahun 2010-2029 yang mencakup dua target utama, yaitu alutsista dan industri pertahanan.
Target alutsista yang akan dicapai adalah alutsista yang memiliki mobilitas tinggi dan daya pukul, sedangkan target industri pertahanan yang akan dicapai adalah terwujudnya kemampuan memenuhi permintaan pasar dalam negeri, kemampuan bersaing di pasar internasional serta kemampuan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Untuk pengembangan produk alutsista masa depan, KKIP telah mencanangkan program produk-produk masa depan baru yang meliputi pesawat tempur (IF-X), pesawat angkut, kapal selam, kapal perang atas air, roket, peluru kendali, pesawat terbang tanpa awak, radar, sistem manajemen pertempuran, alat komunikasi, amunisi kaliber besar, bom udara, torpedo, propelan, kendaraan tempur dan kendaraan taktis.
Turut mendampingi Presiden Yudhoyono antara lain Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Kepala Staf AD Jenderal TNI Budiman, Kepala Staf AL Laksamana TNI Dr. Marsetio dan Kepala Staf AU Marsekal TNI IB Putu Dunia serta Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
