REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TEPI), Jeirry Sumampow, menyatakan anggaran Linmas bisa jadi tidak hanya dianggarkan KPU. Alasannya, Pemda kemungkinan besar sudah menganggarkan itu juga.

“Ini akan mengarah kepada pemborosan,” jelasnya, kepada Republika, Selasa (11/3). Anggaran linmas sudah dikucurkan ke KPU sebesar Rp 1,3 triliun. Sementara pemerintah daerah bisa jadi sudah menganggarkan hal sama. Potensi anggaran ganda menurut Jeirry bukan hal baru. Sejak dulu hal ini terjadi. Penyebabnya adalah tidak adanya sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, anggaran juga bisa jadi tidak terpusat. Leading sector linmas adalah KPU. Sedangkan polri dan TNI kemungkinan memiliki anggaran juga. Substansinya sama, yaitu pengamanan TPS. Belum lagi di kementerian dan sejumlah instansi pemerintah lainnya. “Artinya ada banyak tangan yang terlibat dalam hal ini,” jelas Jeirry.

Dia menyatakan seharusnya ada evaluasi menyeluruh terkait pemilu. Instansi pemerintah pusat dan daerah harus saling bersinergi. Alokasi anggaran harus terukur dan jangan sampai terjadi penganggaran ganda. “Kalau sinergi terjalin, tidak mungkin ada penganggaran ganda,” paparnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika