REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM-- Kepala daerah yang mengajukan cuti untuk menjadi juru kampanye partai dalam pemilu terus bertambah. Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH M Zainul Majdi mengajukan usulan cuti agar lebih berkonsentrasi pada pelaksanaan kampanye untuk pemilu legislatif 9 April 2014.
"Surat permohonan cuti itu tengah disiapkan dan akan segera diajukan oleh Pak Gubernur ke Presiden melalui Mendagri," kata Kabag Humas dan Protokol Setda NTB Tri Budiprayitno, di Mataram, Senin.
Usulan cuti itu untuk hari pelaksanaan kampanye, bukan sepanjang tahapan kampanye pemilu legislatif yang dijadwalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni 16 Maret hingga 5 April 2014. Tri mengatakan, Gubernur NTB periode 2013-2018 itu hendak terlibat langsung dalam kampanye pemilu legislatif karena juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat NTB.
Kampanye akan dilakukan di sejumlah kabupaten/kota baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.
Selain Gubernur NTB, Wakil Gubernur NTB H Muh Amin juga mengajukan usulan cuti kampanye karena merupakan bagian dari pengurus DPD I Partai Golkar NTB.
"Tentunya jadwal kampanye Pak Wagub akan disesuaikan dengan jadwal kampanye Pak Gubernur, tidak boleh bersama-sama kampanye agar tidak ada kekosongan pimpinan daerah," ujarnya.
Sesuai jadwal penyelanggaraan pemilu legislatif yang ditetapkan KPU, setelah tahapan kampanye akan digelar pemungutan suara yang ditetapkan 9 April 2014, atau setelah tiga hari masa tenang pascakampanye.
Selanjutnya, tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu legislatif yang dijadwalkan 26 April sampai 06 Mei 2014.
Penetepan hasil pemilu secara nasional dijadwalkan 7 Mei sampai 09 Mei, kemudian penetapan partai politik memenuhi ambang batas (PT) tiga persen. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tingkat nasional hingga kabupaten/kota dijadwalkan 11 Mei sampai 18 Mei, dan peresmian keanggotaan DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dijadwalkan Juni sampai September 2014. Pengucapan sumpah dan janji anggota terpilih DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dijadwalkan Juli sampai Oktober 2014.
Ikuti Whatsapp Channel Republika