REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menegaskan, rencana pemindahan pusat pemerintahan didasari atas pertimbangan yang ilmiah. Pusat pemerintahan yang terpadu dinilai bisa membuat layanan kepada masyarakat lebih efisien dan lebih cepat.
"Itu dilakukan dengan pertimbangan tata kota. Sangat ilmiah," katanya pria yang akrab disapa Kang Emil ini, Ahad (9/3).
Menurutnya, kantor-kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terpencar-pencar membuat koordinasi menjadi susah. Dia mencontohkan, kantor Dinas Perhubungan di Leuwipanjang, kantor Dinas Sosial yang ada di Cipedes, menjadikan koordinasi tidak bisa cepat.
Dikatakan dia, pusat pemerintahan selama ini yang berada di tengah kota menjadikan lalu lintas semakin macet. Semua terkonsentrasi di tengah-tengah. Apalagi, lanjutnya, pusat kota juga merupakan daerah wisata yang banyak peninggalan bangunan-bangunan bersejarah.
Kang Emil menambahkan, rencana pemindahan pusat pemerintahan ke wilayah timur Kota Bandung juga dimaksudkan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Diharapkan, pemilihan lokasi yang cocok akan menjadi gerator pertumbuhan ekonomi.
"Jadi jangan asal pindah ke daerah macet lagi. Maka pertimbangannya kenapa ke Bandung Timur itu karena hal tersebut," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
