REPUBLIKA.CO.ID, LAMPUNG -- Kementerian Kehutanan menggelar Pekan Raya Perhutanan Sosial untuk meningkatkan potensi sumber daya kehutanan di Indonesia.
"Perhutanan Sosial pada dasarnya merupakan sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan negara dan hutan hak, dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya dapat meningkatkan kualitas kehidupan agar dapat menerapkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan," ujar Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Hotel Emersia Bandarlampung, Jumat (7/3).
Menurut Menhut, penyelenggaraan Pekan Raya Perhutanan Sosial 2014 di Lampung dalam rangka mensinergikan dan menyeimbangkan strategi pengelolaan sumber daya hutan (SDH). "SDH mempunyai nilai ekonomis karena dapat menghasilkan hasil hutan berupa produk kayu dan nonkayu," ujarnya.
Sumber daya hutan itu juga mempunyai nilai ekologis yang penting untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan terselenggara pembangunan di sektor-sektor lain secara berkelanjutan, kata dia lagi. Menhut mengatakan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan rakyat, dan hutan tanaman rakyat adalah sebagian dari bentuk Perhutanan Sosial.
"Perkembangan pelaksanaan Perhutanan Sosial dari tahun 2010 sampai dengan 2014 adalah pembangunan hutan kemasyarakatan dan hutan desa yang indikatornya dilihat dari verifikasi areal kerjanya seluas 1,2 juta hektare dari rencana 2 juta hektare target tahun ini," ujar Zulkifli.
Selain itu, pembangunan hutan rakyat kemitraan, seluas 208.823 ha dari rencana 200.000 ha sudah melebihi target pada 2014.
Kemudian, ujar Menhut lagi, adanya penetapan enam hasil hutan bukan baku (HHBK) unggulan nasional, yaitu madu, bambu, rotan, sutera, nyamplung, dan gaharu yang secara bertahap pengembangannya didorong melalui sentra-sentra di tingkat kabupaten di seluruh Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika