REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Pemerintah Kabupaten Lebak meluncurkan program pro rakyat berupa kartu sehat, kartu pintar dan kartu sejahtera, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.
"Kami meluncurkan program pro rakyat itu antara lain kartu sehat, kartu pintar dan kartu sejahtera," kata Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya di Rangkasbitung, Senin.
Ia mengatakan, program pro rakyat tersebut sesuai komitmen 100 hari kerja menjabat kepala daerah untuk membangun Kabupaten Lebak ke arah yang lebih baik.
Selama ini, ujar dia, Kabupaten Lebak masuk kategori daerah tertinggal di Indonesia, sehingga perlu percepatan pembangunan.
Apabila, pembangunan infrastruktur tersebut membaik maka berdampak terhadap perekonomian masyarakat setempat dan bisa mengatasi kemiskinan serta pengangguran.
"Kami optimistis program pro rakyat dapat meningkatkan kesejahteraan, terutama kualitas kesehatan, kualitas pendidikan dan peningkatan pendapatan ekonomi," katanya.
Menurut dia, program pro rakyat itu untuk kartu sehat mereka akan mendapatkan kesehatan gratis Puskesmas maupun Rumah Sakit melalui peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Mereka warga yang menerima kartu sehat tersebut diperkirakan sebanyak 19.000 warga miskin dengan alokasi sekitar Rp4,5 miliar.
Dari 19.000 warga miskin itu karena mereka tidak masuk program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).
"Kami memberikan kartu sehat itu kepada warga miskin yang sebelumnya masuk jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)," katanya.
Untuk program kartu sehat, kata Iti, diberikan pada siswa SMA/SMK dari keluarga kurang mampu agar mereka tidak putus sekolah.
Pemberian kartu sehat itu sekitar 2.889 siswa digratiskan pendidikan hingga lulus.
"Kami berharap siswa yang menerima kartu pintar itu benar-benar belajar karena tidak memikirkan biaya pendidikan lagi," katanya.
Selanjutnya, kata dia, untuk kartu sejahtera ditujukan kepada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan sehingga diprogram padat karya di seluruh desa/kelurahan.
Melalui padat karya tersebut bisa menyerap ribuan tenaga kerja sehingga mereka memiliki penghasilan ekonomi.
Saat ini, kata dia, banyak proyek pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, gedung sekolah dan lainnya dapat dikerjakan padat karya untuk mengatasi pengangguran.
"Dengan padat karya itu bagi warga yang tidak memiliki pekerjaan bisa meningkatkan kesejahteraannya," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Asep Komar Hidayat mengatakan kartu pintar yang diluncurkan pemerintah daerah untuk mengatasi anak-anak putus sekolah dari keluarga tidak mampu.
Selama ini, kata dia, masih tinggi anak-anak putus sekolah pada jenjang SMA dan SMK, karena pencapaian APK masih di bawah nasional yakni 60 persen.
"Kami optimistis program kartu pintar itu dapat mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM)," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika