REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai PT Adhi Karya (Persero) Tbk siap membangun sarana transportasi monorel di Ibu Kota.
"Saya lihat Adhi Karya sangat siap membangun monorel, baik dari segi pengalaman, bisnis, dan finansial. Jadi, oke saja kalau mereka serius mau bangun," kata Basuki, di Balai Kota, Jakarta, Jumat (28/2).
Wagub yang akrab disapa Ahok itu berpendapat, PT Adhi Karya dinilai lebih siap karena merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan PT Jakarta Monorail (JM) adalah perusahaan swasta murni. "Karena Adhi Karya itu BUMN, sehingga punya jaminan yang kuat dari pemerintah pusat. Sementara, kalau PT JM kan swasta, jadi jaminannya berasal dari dana pribadi," ujar Ahok.
Karena itu, Ahok mengaku optimistis terhadap rencana pembangunan monorel yang bakal dikerjakan PT Adhi Karya, selama pelaksanaannya berjalan lancar dan tidak berhenti di tengah jalan.
Pendapat berbeda disampaikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Ia mengatakan tidak akan mengganti PT JM dengan perusahaan lain untuk meneruskan proyek monorel. Jokowi beralasan, Pemprov DKI dan PT JM masih pegang kontrak perjanjian kerja sama.
"Monorel pertama mangkrak, kemudian dilanjutkan dengan yang sekarang ini. Digarisbawahi, untuk diketahui, yang sekarang ini juga sama PT-nya yang dulu, bukan ganti lho ini. Yang mengerjakan tetap sama, PT JM. Kenapa kita lanjutkan PT JM? Karena, mereka masih pegang kontraknya, belum pernah dihentikan," ucap dia.
Berbicara di tempat berbeda, Direktur Utama PT Adhi Karya Kiswo Darmawan mengaku pihaknya telah melakukan kajian terkait pembangunan monorel. Hasilnya, sebanyak 67 persen kemacetan di Jakarta berasal dari arus lalu lintas Cikampek, Bekasi hingga Cawang, dan dari Tol Jagorawi hingga Jakarta.
"Berdasarkan kajian tersebut, kami akan membangun tiga koridor monorel dengan rute Bekasi-Cawang, Cibubur-Cawang, dan Cawang-Kuningan. Menurut kami, tiga rute itulah yang paling butuh angkutan masal," ucap Kiswo.
Diungkapkan Kiswo, saat ini pihaknya masih menunggu peraturan presiden (perpres) terkait pembangunan sarana transportasi massal berbasis rel tersebut. "Seharusnya, perpres itu sudah terbit pada akhir 2013 lalu, tapi ada kendala dalam penyusunannya. Nanti, kalau sudah terbit, maka proses pembangunan akan langsung kita mulai," ujar Kiswo.
Nantinya, monorel tersebut akan memiliki total panjang 52 kilometer dan membutuhkan biaya sekitar Rp 8,4 triliun. Dia menargetkan angkutan masal itu sudah dapat beroperasi pada 2017 mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
