REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Inflasi Jabar pada 2013 sangat tinggi, mencapai 9,15 persen atau lebih tinggi dari nasional yang hanya 8,38 persen. Inflasi di Jabar sangat tinggi, karena ada kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga BBM bersubsidi dan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang memicu kenaikan harga komoditas lainnya.
"Inflasi tahun lalu tinggi dan diluar target. Ini, harus dijadikan cerminan agar tidak terjadi pada tahun ini,'' ujar Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jabar, Ferry Sofwan kepada wartawan, Kamis (27/2).
Menurut Ferry, TPID Jabar telah menggelar pertemuan agar inflasi tahun 2014 ini tak setinggi 2013. Targetnya, inflasi pada 2014 hanya 4,5 plus minus 1 persen. Ia optimistis, angka itu bisa tercapai karena perekonomian dalam negeri mulai membaik. Selain itu, konsumsi masyarakat juga akan terdorong berkat agenda politik Pileg dan Pilpres.
"Kondisi perekonomian global juga diperkirakan semakin membaik. Diperkirakan perekonomian Jabar tumbuh kisaran 5,8-6,4 persen,'' katanya.
Ferry menjelaskan, TPID Jabar memiliki beberapa strategi untuk mengendalikan inflasi tahun ini. Programnya, bernama 4 plus 1 yang berkaca dari inflasi 2011-2013. Strateginya pertama, meningkatan produksi komoditas penyumbang inflasi misalnya daging sapi.
Ketersediaan sapi potong, kata dia, bisa dilihat dari sektor hulu melalui Dinas Peternakan. Namun, bukan hanya Disnak, pihak lain pun harus //consern//. Selain daging sapi, komoditas lain yang perlu diperhatikan adalah Cabe Merah dan Bawang Merah yang terbilang fluktuatif harganya.
Stretegi kedua, kata dia, melakukan antisipasi terhadap lonjakan permintaan terutama menjelang hari besar atau titik puncak. Untuk hal ini, pihaknya mengembangkan jaringan kepada penyediaan stok atau sentra komoditas dari dalam maupun luar Jabar. Selain itu, Ia pun mengupayakan untuk mendapat detail dari dari Kementrian Perdagangan terutama soal impor agar lebih jelas alokasi komoditas tersebut bagi Jabar.
Ketiga, kata dia, program revitalisasi pasar dari sisi fisik maupun aspek manajemen. Dana revitalisasi, bersumber dari kementrian melalui program pasar percontohan. Ada juga, bantuan dari provinsi melalui program Gempita dan bantuan keuangan dengan dasar pengajuan kabupaten/kota.
Keempat, lanjut dia, meningkatkan kajian pendukung pengendalian inflasi. Misalnya terkait arus distribusi barang dari dan ke pasar induk yang ada di Jabar dan DKI Jakarta. Sebab, pasar induk di Jabar dan DKI Jakarta menjadi pasar bagi provinsi lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika