REPUBLIKA.CO.ID, Palu, 26/2 (Antara) - Pemerintah Kota Palu menggratiskan biaya layanan alat Keluarga Berencana jenis vasektomi dan tubektomi untuk mendukung program pengaturan jumlah kelahiran di kota itu.
Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Palu Irmayanti Pettalolo di Palu, Rabu mengatakan untuk program ini menggunakan dana Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Ia mengatakan warga yang menginginkan layanan vasektomi dan tubektomi gratis dapat menghubungi kantornya. Bahkan, untuk layanan vasektomi, pemerintah setempat juga akan mengganti potensi pendapatan yang hilang selama peserta KB istirahat untuk pemulihan pasca-operasi vasektomi.
"Jika dia libur tiga hari setelah vasektomi, ya kami ganti pendapatannya yang hilang selama tiga hari," kata Iramayanti menegaskan.
Menurut dia, pemerintah daerah telah bekerja sama dengan satu poliklinik untuk melayani program KB tersebut. Kendala yang timbul untuk vasektomi, katanya, adalah masih ada anggapan bahwa alat KB tersebut dilarang oleh agama.
Padahal, ujarnya, para ulama sudah menegaskan bahwa vasektomi tidak dilarang. Vasektomi itu bukan mengebiri karena hanya memotong saluran sperma sehingga tidak bisa membuahi dan peserta vasektomi dapat punya anak lagi dengan cara menyambung kembali saluran sperma, katanya.
Pemerintah Kota Palu terus berupaya agar makin banyak warga yang menggunakan alat KB jangka panjang ini, ujarnya. Pada tahun 2013, jumlah peserta vasektomi di wilayah Kota Palu sebanyak 186 orang dan tubektomi 541. Tahun 2012, jumlah vasektomi sebanyak 177 orang sedangkan tubektomi 276 orang. Namun, jumlah tersebut tidak semuanya berasal dari Kota Palu tapi juga warga kabupaten lain yang berdekatan dengan Palu.
"Ini kan program pemerintah provinsi, sehingga warga di kabupaten lain dapat juga melakukan vasektomi dan tubektomi di Kota Palu secara gratis," ujarnya. Selain itu, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Palu juga melakukan layanan KB secara keliling di delapan kecamatan minimal dua tahun sekali dengan sasaran warga miskin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika