REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Konvensi Raja dan Sultan se-Nusantara yang digelar di Gedung Merdeka, Ahad (23/2), menghasilkan beberapa rekomendasi.
Menurut Sekjen Badan Pengurus Silaturahmi Nasional (Silatnas) Raja dan Sultan Nusantara Indonesia, Raja Samu Samu VI Benny Ahmad Samu Samu, salah satu yang akan disepakati dalam konvensi adalah menetapkan hari peradaban nusantara.
''Dalam kegiatan ini, kami akan mengajak seluruh peserta dan seluruh masyarakat adat yang ada di nusantara untuk menetapkan dan menentukan hari peradaban nusantara,'' ujar Benny.
Menurut Benny, penetapan hari-hari nasional, selama ini ditentukan oleh pemerintah. Padahal, kenapa tidak kalau masyarakat pun memberikan usulan pada pemerintah. "Hari peradaban nusantara ini, milik masyarakat nusantara dan harus diperingati masyarakat yang di dukung pemerintah,'' katanya.
Selama ini, kata dia, penetapan hari-hari nasional diselenggarakan oleh pemerintah. Masyarakat, hanya mendukung. Padahal, ini terbalik. Seharusnya, untuk menetapkan hari peradaban ditetapkan masyarakat dan didukung oleh pemerintah. ''Pelakunya, masyarakat adat itu sendiri,'' katanya.
Saat ditanya apakah hal tersebut akan tetapkan menjadi libur nasional nantinya, Benny mengatakan, nantinya akan diputuskan dalam hasil konvensi, termasuk tanggal dan bulan yang tepat untuk hari peradaban nusantara. ''Untuk menetapkan moment yang layak menjadi acuan hari peradaban nusantara, akan menjadi dinamika juga dalam konvensi ini,'' katanya.
Menurut Benny, konvensi ini digelar karena adanya kerancuan-kerancuan dalam adat istiadat dan kebudayaan yang ada. Oleh karena itu, Ia mengajak semua pihak untuk membuat dan melakukan penyataraan atau standarisasi berkaitan dengan adat istiadat serta budaya nusantara.
Hasil standarisasi adat istiadat serta budaya tersebut, kata dia, nantinya akan dirumuskan dan dirangkum menjadi buku. Pihaknya, sudah meminta menteri koordinator dan kesejahteraan rakyat utk mencetak buku tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika