Rabu 19 Feb 2014 13:12 WIB

Menteri PDT Klaim Kinerjanya Berhasil

Rep: Erik Purnama Putra/ Red: Agung Sasongko
Menteri PDT Helmy Faisal Zaini (ketiga dari kiri) saat berkunjung ke sejumlah wilayah Aceh beberapa waktu lalu
Foto: nashih nashrullah Republika
Menteri PDT Helmy Faisal Zaini (ketiga dari kiri) saat berkunjung ke sejumlah wilayah Aceh beberapa waktu lalu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini mengklaim kinerjanya selama hampir lima tahun terakhir berhasil. Dia merujuk kepada beberapa pencapaian Kementerian PDT yang melampaui target yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2009.

Menurut dia, Kementerian PDT sanggup mengeluarkan 70 daerah tertinggal selama masa baktinya. 

ertinggal, kini tersisa 113 daerah tertinggal. Hanya saja, kata Helmy, jumlah itu bisa bertambah kalau 14 daerah otonomi baru (DOB) setelah dilakukan analisis masuk ke dalam kawasan tertinggal.

"Alhamdulillah, dari program membangun daerah tertinggal, berhasil dientaskan 70 kabupaten dari kontrak politik pada awal diangkat menjadi menteri, dengan target minimal mengentaskan 50 kabupaten tertinggal," ujar Helmy di Jakarta, Selasa (19/2).

Helmy menyatakan, dari 113 kabupaten tertinggal, sebanyak  70 persen berada di wilayah Indonesia timur. Hal itu sebagai konsekuensi masih minimnya sarana infrastruktur di kawasan itu. Meski begitu, tantangan utama yang dihadapinya adalah sumber daya manusia (SDM) dan sulitnya akses menuju daerah pelosok.

"Masalah human resource ini yang sulit ditangani. Kalau membangun jalan atau listrik, bisa cepat dilakukan. Ini kendala terbesar yang dihadapi dala, mengentaskan daerah tertinggal," ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Pencapaian lainnya, lanjut Helmy, institusi yang dipimpinnya berhasil menyerap alokaso sampai 97 persen dari anggaran 2013 sebesar Rp 2,47 triliun. Angka itu jauh di atas penyerapan institusi di tingkat pusat sekitar 77 persen. Karena itu, ia tidak kaget ketika Kementerian PDT diberi penilaian Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sebanyak 94,13 persen. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement