REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sepertinya cemas jika proyek monorel bakal rampung sesuai jadwal. Sebab, Jokowi mempertanyakan keseriusan PT Jakarta Monorail yang sedang membangun proyek transportasi massal berbasis rel tunggal tersebut.

Empat bulan pasca-groundbreaking, PT Jakarta Monorail belum juga melengkapi dokumen yang diminta Pemerintah Provinsi DKI. Sehingga, Jokowi pun hingga kini belum bisa menandatangani kontrak kerja sama.

"Kita ini inginnya masalah administrasi dan di lapangan dikerjakan bareng. Tapi kalau administrasinya tidak komplit ya maaf," ujar mantan wali kota Solo tersebut, di Jakarta, Selasa (18/2).

Jokowi berkata, persyaratan yang diminta Pemprov memang sangat banyak. Salah satunya PT Jakarta Monorail harus terlebih dulu membayar tiang pancang milik PT Adhi Karya. "Kita ini serius, jadi semua dokumen harus kita teliti," kata pria asal Solo itu.

Alumnus UGM ini menjelaskan alasannya mengizinkan PT Jakarta Monorail melakukan groundbreaking pada Oktober lalu, meski perjanjian kerja sama belum ada. Menurut Jokowi, izin diberikan sebagai tanda Pemprov merestui dilanjutkannya kembali proyek yang sempat mangkrak selama tujuh tahun tersebut.

Tetapi, Jokowi menegaskan syarat-syarat yang diminta Pemprov tetap harus dipenuhi PT Jakarta Monorail. "Groundbreaking itu sebuah tanda bahwa saya sudah setuju, tapi kan setuju tetap ada syarat," ujar suami dari Iriana tersebut.

Menurut Jokowi, hingga kini PT Jakarta Monorail masih menyanggupi untuk melanjutkan proyek transportasi massal tersebut. Meski perjanjian belum ditandatangani, kata Jokowi, PT Jakarta Monorail hingga saat ini terus melakukan persiapan pembangunan, seperti mengetes kondisi tanah dan menggambar desain stasiun. Dia mengatakan, Pemprov juga terus memanggil pihak PT Jakarta Monorail untuk membahas kelanjutan proyek ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika