REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Sebanyak 35 anak korban perkosaan se-Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, masuk dalam daftar anak membutuhkan perlindungan khusus (AMPK), dan tidak bisa diabaikan.
Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB H Badarudin saat melakukan pertemuan dengan pengurus LPA se-Lombok di Mataram, Selasa, menjelaskan para korban perkosaan tersebut mendapat dana pembinaan sebesar Rp1,5 juta per orang per tahun.
Dalam pertemuan yang dibuka Sekda Kota Mataram H Lalu Makmur Said, dia menjelaskan dana itu dipergunakan untuk biaya pemulihan anak, pendidikan serta keperluan lainnya.
Terhadap kasus kekerasan terhadap anak terutama perkosaan pelakunya tetap dilanjutkan ke meja hijau, sementara korban dibina oleh keluarga dengan mendapat pendamping dari LPA.
Dia menjelaskan, secara keseluruhan jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan selama 2013 tercatat 1.165 kasus, jumlah ini meningkat dari tahun 2012 yang kurang dari 1.000 kasus.
Sementara jumlah kasus anak sebagai pelaku tindak kekerasan tahun 2013 tercatat 75 orang turun dari tahun 2012 sebanyak 89 orang.
"Pengalaman kasus yang terjadi dan menimpa anak-anak di Lombok, NTB, patut menjadi perhatian kita bersama untuk melindungi anak sebagai penerus bangsa," katanya.
Dikatakannya, LPA NTB dalam tahun 2013 secara keseluruhan telah menyalurkan santunan kepada 433 anak dan diharapkan pada 2014 lebih banyak lagi terutama yang putus sekolah untuk kelanjutan pendidikannya.
Dana tersebut khusus diberikan kepada anak dan tidak diperkenankan kepada orang tua karena dikhawatirkan disalahgunakan. Karena itu, LPA telah menyediakan tenaga pendamping yang siap dihubungi kapan saja.
Bantuan yang diberikan kepada anak di NTB selama ini masih belum maksimal, diperlukan uluran tangan para dermawan serta bantuan dari Kemensos.
"Ke depan kami tidak hanya mencari dana bantuan dari pemerintah daerah dan pusat, melainkan juga akan melibatkan semua elemen untuk membantu anak-anak telantar dan korban kekerasan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
