REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Makassar, Ibrahim Saleh menyatakan bahwa sebagian masyarakat yang memperoleh bantuan dana bergulir Pemerintah Kota menilai jika dana yang diterimanya merupakan dana thank you (terima kasih).
"Tidak sedikit warga Makassar yang menjadi kreditur dan mendapat kesempatan memperoleh dana bergulir dari Pemkot itu menilai jika dana itu merupakan dana thank you dari pemerintah, padahal itu adalah pinjaman yang harus dikembalikan," ujarnya di Makassar, Ahad (2/2).
Meskipun mengakui masih ada masyarakat atau penerima manfaat dana bergulir itu yang menganggap sebagai bantuan cuma-cuma dari pemerintah, namun menurut Ibrahim, jumlahnya tidak banyak. Dia juga mengaku jika sosialisasi tentang dana pinjaman itu sudah dilakukannya, hanya saja masih ada masyarakat yang menganggapnya sebagai bantuan sehingga kesadaran untuk mengembalikannya sangat rendah.
"Ini karena para kreditur menganggap bahwa dana tersebut sifatnya sebagai dana thank you sehigga kesadaran mengembalikan sangat rendah. Menumbuhkan kesadaran ini yang sulit dilakukan," imbuhnya.
Pemerintah Kota Makassar telah memperoleh kucuran dana sebesar Rp 330 miliar dari Departemen Koperasi serta beberapa pihak yang diperuntukkan untuk koperasi dan unit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam bentuk dana bergulir. "Bantuan dana bergulir yang dikucurkan Departemen Koperasi untuk koperasi di Kota Makassar itu telah mencapai Rp 330 miliar. Dana ini merupakan kucuran bantuan sejak tahun 2010-2013," katanya.
Ia mengatakan, bantuan dana bergulir yang berjumlah sekitar Rp 330 miliar dalam kurun waktu tiga tahun itu telah dinikmati oleh 200-an lebih koperasi dan badan usaha lain yang bergerak pada berbagai bidang. Dalam kegiatan rapat Koordinasi Nilai Realiasasi Bersih Koperasi dan UMKM Peserta Dana bergulir 2005-2010, terungkap selain kucuran dana dari pusat, Pemkot Makassar juga pernah mengucurkan dana bergulir senilai Rp 2,4 miliar pada rentang waktu 2007-2010.
"Dana tersebut berasal dari APBD Makassar, namun dalam perjalanannya pengembalian dana tersebut masih sekitar 10 persen. Namun kita tetap melakukan penagihan kepada kreditur hingga saat ini. DPRD juga sejak tahun anggaran 2011 telah menghapus item dana bergulir itu," katanya.
Sementara untuk dana bergulir pemerintah pusat, Indra mengaku tidak memiliki kendala dan masih sangat lancar pengelolaannya. Hal ini lanjutnya, karena sistem survei dan pengawasan penyaluran mempunyai syarat dan mekanisme yang jelas dan ketat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika