REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Mundurnya Gita Wirjawan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II telah menimbulkan polemik dan kontroversi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.
Apalagi pengunduran diri Gita Wirjawan bertepatan dengan mencuatnya fakta-fakta terkait beras impor ilegal asal Vietnam dan berdekatan waktunya dengan pemilihan umum (Pemilu) 2014.
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat, angkat bicara perihal pengunduran Gita Wirjawan dari posisi Menteri Perdagangan. Menurutnya, Gita Wirjawan terkesan berupaya mengalihkan isu beras impor ilegal asal Vietnam dengan pengunduran dirinya sebagai Mendag.
Keuntungan lainnya, ujar Cecep, Gita dapat berkonsentrasi serius dalam menempuh konvensi calon presiden partai Demokrat.
"Sebenarnya, pengunduran diri Gita Wirjawan merupakan pertaruhan besar. Pasalnya ia belum pasti menjadi calon presiden dari Partai Demokrat," ujar Dosen Ilmu Politik FISIP UI itu saat dihubungi pada Jumat (31/1) petang.
Partai Demokrat, lanjut Cecep, belum tentu mampu mengusung capresnya sendiri. Semua itu tergantung hasil pemilu legislatif nanti, terkait perolehan 25 persen suara parlemen atau 20 persen perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ketika muncul kasus beras impor ilegal asal Vietnam, lanjut Cecep Hidayat, tentu akan berdampak ke Gita Wiryawan. Sebagai Mendag, ia merupakan salah satu pihak yang turut bertanggung jawab terkait hal ini, selain Kementerian Pertanian.
"Nah, kebetulan yang bersakutan dapat momentum sedang mengikuti konvensi capres Demokrat. Hal ini menjadi alasan untuk mundur sebagai Mendag. Selanjutnya, ia akan serius menempuh konvesi capres Demokrat," ujar Ketua Program Studi S1 hingga 2013 itu.
Harapannya, tutur Cecep, adalah agar kredibilitas dan rekam jejaknya tidak terlalu tercemar dengan isu beras impor ilegal asal Vietnam yang tengah muncul saat ini.
Permasalahan impor memang melibatkan lebih dari satu kementerian. Dalam hal impor beras, pihak-pihak yang terlibat adalah Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Kemedag terkait erat dalam hal kebutuhan/ rekomendasi beras impor, sedangkan Kementan terkait erat dalam hal perizinannya. Ketika menjelang pemilu, jelas Cecep, tentu akan terkait dengan pencitraan para politisi itu, Sehingga, wajar kalau mereka saling lempar tanggung jawab.
"Kedua pihak sebenarnya sama-sama bertanggung jawab, terlebih Kemendag, karena Kemendag-lah pihak yang berwenang untuk memberikan izin impor beras,"ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika