REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Guna menyerap aspirasi rakyat di seluruh desa, legislator Gorontalo diimbau tidak ragu-ragu turun ke masyarakat. Meski sekarang menjelang Pemilu 2014.
"Jangan sampai kinerja legislator terjebak dengan tanggapan yang salah di ruang publik, seperti penilaian telah melakukan kampanye lebih awal," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo, Amien Mootalu di Gorontalo, Selasa (28/1).
Pernyataan itu disampaikan Mootalu saat rapat evaluasi program pembangunan pemerintahan daerah melalui dana APBD/APBN Triwulan IV 2013. Sejumlah pejabat daerah datang dalam rapat tersebut, di antaranya Bupati David Bobihoe Akib, Wakil Bupati Toni Yunus, dan pejabat pemkab setempat di Limboto.
Amien mengatakan, masa bakti anggota DPRD periode 2009-2014 belum berakhir. Para wakil rakyat itu, katanya, wajib menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengawasan, penganggaran, dan menyerap aspirasi masyarakat seluas-luasnya.
Ia mengemukakan pentingnya legislator cerdas memberikan pencerahan tentang kinerja mereka. "Sehingga tak perlu takut terkena sanksi jika selalu berada di jalur yang benar," katanya.
Jalinan kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah, khususnya pemerintah desa, perlu dilakukan dan berkelanjutan. Dijelaskan Amien, pemerintah desa merupakan ujung tombak pemerintahan.
Mereka, katanya, mengetahui secara baik tentang kondisi, karakter, dan kebutuhan masyarakat. Ia berujar, kemitraan antara DPRD, legislator, dan kepala desa jangan disalahartikan sebagai bentuk penodaan demokrasi, maupun sekadar membangun citra menjelang pemilu legislatif.
"Saya tak pernah takut berhubungan dengan kepala desa, sebab mereka mudah menyampaikan aspirasi masyarakat yang bisa dituangkan dalam APBD, sehingga pemanfaatannya oleh pemerintah daerah tepat sasaran dan pengelolaan," ujarnya.
Ia mengimbau pemerintah daerah mempertahankan kegiatan evaluasi terhadap jalannya pembangunan dan pengelolaan anggaran secara periodik. "Agar berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat bisa segera diatasi," katanya.