REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR menyambut positif langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menangani bencana Erupsi Gunung Sinabung, Sumatera Utara. Termasuk, adanya komitmen penyaluran anggaran yang cukup besar untuk penanganan pascabencana.

"Langkah pemerintah dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan penanganan sudah  tepat," ujar anggota Komisi VIII DPR RI, Raihan Iskandar, Jumat (24/1). Misalnya penanganan erupsi Gunung Sinabung yang dipimpin langsung Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Ma’arif.

Hal ini dinilai efektif mempercepat penanganan bencana. Selain itu, penanganan bencana juga melibatkan sejumlah kementerian sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Selain itu, kata Raihan, DPR juga mendukung penyaluran dana yang mencapai miliaran rupiah untuk tanggap darurat maupun pascabencana. Hal ini memang dibutuhkan untuk membantu korban bencana letusan Gunung Sinabung.

Terlebih, lanjut Raihan, diperlukan dana yang besar untuk memperbaiki sarana infrastruktur yang rusak akibat bencana. Namun, penyaluran bantuan ini harus didasarkan pada data yang akurat dan dilakukan secara transparan.

Keakuratan data, terang Raihan, ditentukan pada proses pendataan yang dilakukan petugas di lapangan. Termasuk di antaranya mendata berapa jumlah rumah, sawah, dan jalan yang terdampak bencana Sinabung.

Namun diakui Raihan, pendataan jumlah jiwa yang terkena dampak letusan Gunung Sinabung lebih sulit dibanding yang lain. Pasalnya, petugas memerlukan ketelitian agar pemberian bantuan tepat sasaran.

Wakil Ketua DPR RI, Sohibul Iman menambahkan, DPR mendukung upaya penanganan bencana yang dilakukan pemerintah. "Khsusunya dari segi dana kita dukung karena ada cadangan anggaran bencana alam," imbuh dia.

Asalkan, lanjut Sohibul, penyaluran dana bantuan sesuai dengan kriteria, prioritas, dan aturan yang berlaku.

Ikuti Whatsapp Channel Republika