REPUBLIKA.CO.ID,MEDAN--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan akan merelokasi 3.437 warga korban bencana erupsi Sinabung dari lima desa yang tinggal di sekitar radius tiga kilometer, di tengah kebijakan lain seperti penanganan bencana di daerah itu menjadi tanggung jawab Pusat.
"Relokasi itu program jangka menengah, sedangkan jangka pendeknya adalah melanjutkan pemberian bantuan logisitik bagi para pengungsi, berikut penyedian kebutuhan dasar korban becana yang semuanya itu di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat," kata Gubernur Sumut H .Gatot Pujo Nugroho dalam siaran pers yang diterima di Medan, Jumat.
Pemerintah, kata Presiden, berencana memilih lokasi tempat hunian sementara pengungsi itu tidak terlalu jauh dari pemukiman dengan jarak 5-7 km dari gunung.
Dewasa ini, baru ada tersedia lahan 15 hektare dari 25 hektare yang diperkirakan dibutuhkan.
Mengutip pernyataan Presiden, disebutkan kalau tidak ketemu yang dekat, ada wilayah yang lebih jauh, tetapi mengingat saran dan pandangan, lokasi yang lebih dekat lebih baik.
Dalam siaran pers yang digelar di halaman Kompleks Gereja St Petrus dan Paulus, Kabanjahe, Jumat (24/1) pagi, Presiden menegaskan, penanganan bencana Sinabung itu nanti langsung oleh Kepala BNPB Syamsul Maarif, dan akan dibantu oleh Kepala Staf Komando Daerah Militer I Bukit Barisan Brigjen Anggodo.
Presiden mempercayakan BNPB dibantu kesatuan di bawah kendali BNPB dan Pemda untuk mengatasi dengan harapan tidak ada masalah.
"Saya tidak ingin ada masalah yang dihadapi saudara-saudara di penampungan. Mereka sudah lama di penampungan, oleh karena itu berikan pelayanan sebaik-baiknya," ujar Presiden yang langsung disambut riuh tepuk tangan para pengungsi.
Presiden juga memutuskan memberikan beasiswa kepada anak-anak pengungsian dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi.
Presiden meminta jangan sampai ada yang putus sekolah, dan juga para mahasiswa yang berkuliah di luar Kabanjahe jangan sampai "dropout".
Selanjutnya Presiden juga meminta kebijakan insentif memberikan pekerjaan dan upah atau "cash for work" bagi pengungsi dilanjutkkan dan ditingkatkan.
Presiden juga mengumumkan, Pemerintah akan memberikan bantuan bagi para pengungsi yang peternakan, perkebunan dan lahan pertaniannya mengalami kerusakan.
Khusus untuk para pengungsi yang memiliki pinjaman kredit permodalan, Presiden mengaku sudah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pemerintah bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan penjadwalan ulang bagi korban bencana yang memiliki pinjaman di BRI dan Bank Sumut.
Petani masih boleh meminjam kembali, bahkan yang betul-betul terkena dampak, maka bunga pinjaman akan dihapuskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika