REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Seiring dengan meningkatnya transfer dana ke pemerintah daerah dari pemerintah pusat, pemeriksaan dan pengawasan penggunannya pun harus lebih ditingkatkan karena dana tersebut rawan diselewengkan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan tahun ini, APBN mendekati Rp 2 ribu triliun. Dengan besarnya APBN transfer ke daerah juga akan semakin besar yakni Rp 600 triliun.

“Dengan begitu, diperlukan pemeriksaan dan pengawasan yang lebih baik, efektif, objektif,” katanya, Rabu (22/1). Ia mengatakan jika APBN Rp 2 ribu triliun dan ada kebocoran satu persen saja, maka angkanya sudah dalam hitungan triliunan. Apalagi jika penyimpangan atau bahkan korupsi lebih dari satu persen.

Karena itu, ia meminta BPK meningkatkan pengawasan di daerah dengan system yang telah diperkenalkan BPK yakni e-audit.

“Tugas dan tantangan BPK akan semakin besar di masa depan karena ekonomi kita tumbuh dan pendapatan negara meningkat. Di sisi lain, mari kita awasi. Uang negara itu satu rupiah pun harus dapat dipertanggungjawabkan,” katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika