REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Partai politik (parpol) harus menghindari praktik politik uang untuk memulihkan kepercayaan masyarakat agar berpartisipasi dalam Pemilu 2014, kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Erwan Agus Purwanto.
"Pemakluman terhadap praktik politik uang oleh partai politik (parpol) akan memulihkan rasa percaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu," kata Erwan di Yogyakarta, Senin (20/1).
Menurut dia, dengan terus menyuburkan praktik politik uang, demokrasi yang selama ini diperjuangkan pascarezim Orde Baru akan menjadi sia-sia. Padahal, kata dia, partai politik seharusnya dapat menjadi elemen penting agar masyarakat menjadi lebih baik. "Sistem demokrasi itu justru akan dipertanyakan karena tidak kunjung membawa perubahan bagi masyarakat," kata dia.
Erwan mengatakan mengacu beberapa studi maupun kesimpulan dari sejumlah lembaga survei, selama ini yang masih menduduki posisi tak dipercaya masyarakat adalah parpol. Menurut dia, biaya demokrasi yang mahal justru akan memicu pelaksanaan tata pemerintahan menjadi serba transaksional di kemudian hari.
"Biaya politik yang mahal tentu akan menjadi beban partai, dan akhirnya terjadi transaksional, sehingga memicu praktik politik yang koruptif," katanya.
Oleh sebab itu, kata dia, parpol beserta calon anggota legislatif perlu memberikan contoh mengenai politik murah secara menyeluruh. "Semuanya perlu mendeklarasikan untuk memperbaiki sistem yang telah dilakukan. Kalau tidak dengan gerakan bersama, maka akan sulit," katanya.