REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Bali mengatakan pemecatan yang dilakukan oleh DPP Partai Demokrat terhadap Gede Pasek Suardika dinilai akan mempengaruhi perolehan suara partai tersebut pada Pileg 2014.
"Dengan pemecatan Pasek Suardika kami memastikan perolehan suara Partai Demokrat di Bali akan turun pada Pileg 2014, karena ia banyak memiliki pendukung dan simpatisan," kata Ketua DPP PPI Bali, Nyoman Agung Sariawan, di Denpasar, Jumat (17/1).
Terkait dengan pemecatan Sekjen PPI tersebut sebagai anggota DPR oleh partainya karena bergabung dalam ormas bentukan Anas Urbaningrum, Agung Sariawan mengatakan, hal tersebut tidak berhubungan. "Tidak ada hubungannya, PPI dan Partai Demokrat itu berbeda, jadi kami memandang pemecatan Pasek Suardika sangat tidak elegan," ujar Agung.
PPI sangat menyayangkan pemecatan tersebut, karena melihat kader Demokrat yang maju sebagai calon Dewan perwakilan daerah (DPD) pada Pileg 2014 tidak ada melakukan kesalahan hukum fatal. "Seharusnya kader yang terlibat dalam kasus hukum dan sudah digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipecat," ujarnya.
Ia menambahkan akan ada upaya hukum yang ditempuh oleh PPI, di samping itu teman-teman pengurus PPI daerah memberikan respon negatif terkait hal tersebut. "Menurut beberapa media Pasek Belum menerima surat pemecatannya dari DPP Partai Demokrat, dan kami akan melakukan koordinasi dengannuya, jika perlu akan ada upaya hukum," katanya.
Terkait dengan berapa jumlah anggota PPI di Bali hinga saat ini, Agung mengatakan anggota yang mendaftar sudah mencapai 1.000 orang. "Untuk anggota yang mendaftar sudah melebihi 1.000 orang, yang sekarang masih dalam proses pembuatan kartu anggota," ujarnya.
Untuk perkembangan organisasi yang didirikan pasca Anas Urbaningrum tidak menjabat sebagai ketua Partai Demokrat tersebut, sekarang sudah ada DPC di semua Kabupaten di Bali. "Di Semua Kabupaten yang ada di Bali kami sudah memiliki sekretariat yang disebut dengan Rumah Pergerakan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika