REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan menyesalkan adanya pelarangan pemakaian jilbab di SMAN Bali. Padahal, sekolah merupakan lembaga yang bertugas membentuk karakter prokebhinekaan, toleransi dan kebebasan berekspresi terkait agama serta kepercayaan pribadi.
"Apalagi, terkait fakta kalau SMAN bukan termasuk lembaga pendidikan yang dibolehkan UU Sisdiknas untuk mengembangkan ciri khusus (keagamaan)," kata anggota Komisi III DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, Rabu (8/1).
Menurutnya, Bali harus secara konsisten memperkuat reputasi internasionalnya sebagai wilayah dengan masyarakat yang toleran dan menghormati hak kebebasan individu untuk berekspresi. Termasuk dalam menjalankan keyakinan dan agama.
"Kita berharap hak tersebut tidak saja dijamin bagi turis Bali. Tapi juga bagi setiap penduduk Bali, baik asing mau pun domestik, yang memeluk semua agama masing-masing," lanjutnya.
Ia menilai, insiden pelarangan itu malah menegaskan kemunduran penegakkan HAM di Indonesia. Khususnya tentang kebebasan beragama akibat otonomi daerah. Pemerintahan daerah sering justru menjadi pelaku yang melanggar amanat pasal 29 UUD 1945.
"RI yang bukan negara agama tidak seharusnya intervensi soal kostum baju warga yang menjadi wilayah privat sebagaimana agama," papar dia.
Ia pun mendorong agar pemerintah dan masyarakat Bali untuk tetap menjadi tauladan dalam menjalankan amanat konstitusi. Yaitu, terkait kebebasan berkeyakinan dan beragama yang merupakan hak pribadi warga terlindungi dan dijamin negara.
"Saya menghimbau agar otoritas Bali mengingatkan kepala sekolah SMA tersebut agar tidak terjebak pada sikap intoleran," ujar dia.
Sebelumnya, Anita Wardani, siswi SMAN 2 Denpasar, mengaku dipersulit ketika mengajukan permohonan memakai jilbab untuk seragam sekolah. Ia mengaku sudah dua tahun berkeinginan mengenakan jilbab di sekolahnya.
Sekolah mengaku siswa harus mengikuti tata tertib mengenai seragam yang sudah disepakati. Siswa diberikan kebebasan menggunakan seragam, termasuk jilbab hanya pada Sabtu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika