REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus korupsi di wilayahnya. Dukungan itu dianggap sebagai sikap tegas pemerintah provinsi terkait praktik rasuah.

"Saya sangat mendukung dan akan membantu mencarikan data jika KPK akan membongkar korupsi di Jatim. Ini membuktikan pemprov tidak menutupi kasus, apalagi tentang korupsi," katanya di Surabaya, Sabtu (4/1).

Pertengahan Desember 2013, Ketua KPK Abraham Samad menyebut ada korupsi kelas wahid di Jatim yang akan dibongkar. Ia menyebut, koruptor besar itu sulit ditembus dan KPK masih susah menemukan bukti karena modus kejahatan yang sangat canggih dan tak meninggalkan jejak.

Soekarwo menilai, apa yang disampaikan Samad bukan asal menyatakan pendapat. Ia yakin KPK memiliki data cukup, sehingga berani menyampaikan komentar itu di muka umum.

"Saya yakin KPK pasti sudah mempelajari datanya. Jika masih kurang, kami siap memberi data pendukung. Kami siap memberikan data model apa saja sebagai kepada KPK, asalkan koruptor dari Jatim itu dapat ditangkap," kata dia.

Di Jatim, lanjutnya, pemprov sudah berhati-hati dalam melaksanakan prosedur administrasi pemerintahan. Sehingga tidak masuk dalam kategori korupsi.

Bahkan, pemprov telah menjalin kerja sama dengan KPK sebagai zona antikorupsi. Beberapa daerah dan unit layanan di lingkungan Jatim diberlakukan sistem transparansi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika