REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengamankan pemilihan umum (pemilu) legislatif maupun pemilu presiden tahun 2014.

Kapolri Jenderal Pol Sutarman meyakini, setiap masalah, termasuk pemilu dapat menimbulkan dampak sosial. Apalagi, tahapan pemilu sudah mulai berjalan. Pada 4 Desember 2013 lalu sudah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2014.

Kemudian saat memasuki tahap kampanye, Polri memperkirakan nantinya ada pengerahan massa dan bisa memunculkan konflik sosial. Pada 9 April 2014 ada pemilu legislatif Indonesia yang dilanjutkan dengan pemilihan presiden (pilpres). Karena itu, saat tersebut rentan, terlebih jika ada kelompok-kelompok yang tidak puas dengan hasil pemilu dan mengekspresikannya lewat tenaga atau kekerasan.

Untuk mengantisipasinya Polri telah mengerahkan personel intelejen untuk mengawasi masalah yang dapat timbul di permukaan saat pemilu. Meski demikian Polri mengakui tidak mungkin mengamankan pemilu sendiri. “Kami membutuhkan aparatur lain untuk bersama-sama mengamankan pemilu, sehingga ada sinergi yaitu antara TNI dan polri untuk menyiapkan pengamanan pemilu 2014,” katanya saat di Polda Jawa Timur (Jatim) di Surabaya, Jumat (3/1).

Dengan adanya kerja sama antara TNI dan Polri, Sutarman menegaskan bahwa pihaknya akan mengupayakan minimal satu anggota TNI, Polri yang dikawal anggota perlindungan masyarakat (Linmas) di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

Sutarman menegaskan, Polri tidak segan-segan menindak oknum-oknum yang melanggar hukum, apalagi sampai melakukan tindakan anarkis maupun pengrusakan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika