REPUBLIKA.CO.ID,TAPAKTUAN—Kesenjangan antardaerah di Indonesia masih tinggi. Hal ini terlihat dari berbagai indikator, salah satunya ialah kemiskinan.
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Helmy Faishal Zaini mengatakan, meski angka kemiskinan nasional turun dari sekira 14 persen menjadi 11 persen, tetapi di sejumlah daerah, angka tersebut masih bertahan pada 20 persenan.
Kondisi tersebut mendorong kementerian yang dia gawangi, terus melakukan teroboson guna mendorong akselerasi pengurangan disparitas kesenjangan tersebut. Seperti pencanangan program Bedah Daerah dan Produk Unggulan. “Kita kepikiran terus menurus kurangi disparitas itu,”kata dia usa melakukan kunjungan kerja di sejumlah wilayah Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, dan Aceh Barat Sabtu-Ahad (28-29/12).
Pemetaan daerah tertinggal tersebut, jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, menggunakan kriteria yang ketat. Ada setidaknya enam indikator dan 27 subindikator untuk mengukur sebuah daerah dinyatakan tertinggal. Selain kemiskinan, indikator lainnya seperti sumber daya manusia, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kondisi keuangan daerah.
Percepatan pengentasan daerah tertinggal, kata Helmy, bisa dengan memaksimalkan potensi daerah masing-masing dengan mengembangkan produksi dari hulu ke hilir. Sektor ini dinilai masih lemah sehingga hasil kekayaan daerah itu belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat sekitar.
Industri pengolahan, pendistribusian, dan penjualan menurut dia, memiliki peran dan konstribusi utama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pendapatan daerah. Jika Indonesia adalah penghasil sawit terbanyak dunia, produksi kopi terbaik ketiga dunia setelah Brazil dan Vietnam, tetapi masih lemah dari sisi pengolahan.
Padahal industri hilir memegang peran signifikan yaitu 75 hingga 80 persen dan faktanya sektor ini masih dipenuhi oleh impor dari negara lain.”Sedangkan 20-25 persen cuma mengandalkan bahan mentah,”tutur dia.
Pemerintah pusat, ujar Helmy, berupaya pula dengan meningkatkan keuangan daerah. Mulai 2012, dana alokasi khusus (DAK) meningkat menjadi Rp 80 miliar. Sebelumnya, hanya berkisar Rp 20-40 miliar.
Berbagai program pusat yang didukung oleh sinergi apik dengan pemerintah daerah, terbukti sukses mendongkrak status sejumlah daerah tertinggal. Pada 2014, dari total 183 ditargetkan sebanyak 69 kabupaten akan terentaskan. Sementara, kontrak awal dengan Presiden RI, hanya 50 kabupaten.”Alhamdulillah melebihi target,”papar dia.
Bupati Aceh Selatan, Sama Indra, menambahkan pihaknya berupaya mendongkrak potensi daerahnya, berupa pertanian, perkebunan, dan kelautan. Di sektor pertanian, budidaya pala, menduduki rangking kedua terbesar secara nasional, setelah Maluku.
Produktivitas itu, diharapkan meningkat melalui program ”Mati Satu Tanam Seribu” di puluhan ribu hektare lahan pala yang tersebar di Aceh Selatan. Akselerasi pembangunan, berupa pengadaan infrastruktur, dianggap sangat membantu peningkatan produksi tersebut.
Dalam kunjungannya, HFZ, sapaan akrab Helmy Faishal Zaini, memberikan dana sosial ke sejumlah daerah yaitu Aceh Selatan sebesar Rp 3,9 M, Aceh Barat Daya Rp 2,5 M, dan Aceh Barat Rp 8 M.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
