REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima pengajuan izin untuk melakukan pelantikan terhadap Hambit Bintih sebagai Bupati Gunung Mas. KPK memastikan telah menolak pengajuan izin ini.

"Izin pelantikan tidak disetujui oleh pimpinan KPK," kata juru bicara KPK, Johan Budi SP dalam pesan singkatnya kepada RoL, Kamis (26/12).

Johan menjelaskan, pihaknya ingin meluruskan informasi mengenai pengajuan izin untuk pelantikan Hambit Bintih. Menurutnya, KPK telah menerima dua surat yang pertama dari DPRD Kabupaten Gunung Mas dan surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Namun dua surat ini memiliki isi yang berbeda. Surat yang diajukan DPRD Kabupaten Gunung Mas berisi terkait permohonan izin pelantikan Hambit Bintih sebagai bupati. Sedangkan surat dari Kemendagri berisi penyampaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan bupati dan wakil Bupati terpilih Kabupaten Gunung Mas.

Sehingga surat permohonan izin untuk melakukan pelantikan, datangnya dari DPRD Kabupaten Gunung Mas, bukan dari Kemendagri. Sedangkan surat dari DPRD Kabupaten Gunung Mas untuk melantik Hambit Bintih, pimpinan KPK telah memutuskan untuk menolaknya.

"Surat resmi akan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Gunung Mas secepatnya," tegas Johan.

Hambit Bintih merupakan tersangka pemberi suap, bersama pengusaha dari Palangkaraya Cornelis Nalau, terkait penanganan sengketa pilkada Kabupaten Gunung Mas di Mahkamah Konstitusi (MK). Dua orang tersangka penerima suap adalah Akil Mochtar yang saat itu menjabat sebagai ketua MK dan anggota DPR dari Fraksi Golkar, Chairun Nisa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika