REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peserta konvensi capres Partai Demokrat Anies Baswedan mengaku siap melakukan intervensi terhadap penegakan hukum dengan mendukung antikorupsi.

"Bukan intervensi perkara, tetapi mengatakan kepada hakim, jaksa dan polisi. Tolong atas nama seluruh rakyat Indonesia, orang-orang yang merusak lewat korupsi kalian tuntut dan hukum yang amat berat," kata Anies di Jakarta, Rabu (25/12).

Ia menilai, urusan penegakan hukum saat ini lunglai. Karenanya, negara harus mengambil sikap. "Negara tidak boleh netral. Karena hari ini masalahnya adalah lunglai di seluruh sektor," ujarnya.

Penegakan hukum menjadi salah satu langkah strategis yang menjadi prioritas jangka pendek Anies jika kelak sukses melewati kontestasi kepresidenan. Langkah lainnya, terkait manusia Indonesia untuk memenangi kontestasi di level regional dan global.

"Jangan anggap urusan pendidikan dan kesehatan itu urusan sektoral kementerian saja, tidak bisa. Itu urusan kepemimpinan nasional," kata Rektor Universitas Paramadina tersebut.

Ia juga mengenang Wapres pertama Mohammad Hatta, sebagai orang terakhir yang memiliki perhatian tersendiri terhadap hal semacam itu.

"Sudah terlalu lama, sesudah beliau tidak ada lagi yang begitu. Akibatnya produk kita semua serba impor, hasil yang kita buat nilai tambahnya rendah karena kualitas manusianya," katanya.

Ia juga menyebut, infrastruktur, transportasi dan energi menjadi kunci utama untuk pemerataan. Baik itu kesempatan berproduksi mau pun hasilnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika