REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan mengatakan 2013 merupakan tahun kelam bagi politisi karena banyak politisi dan kepala daerah yang terjerat korupsi.
"Titik kelam ini terjadi karena adanya disorientasi pemahaman, terutama dalam penataan bentuk pemerintahan," kata Ferry dalam diskusi Mencari Sosok Pemimpin 2014, Catatan Akhir Tahun Partai NasDem di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Senin.
Oleh karena itu, mantan anggota Komisi II DPR ini mengusulkan perlu adanya amandemen proses bernegara. Ia berharap MPR dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara.
"GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) harus dihidupkan lagi. Dan ini dimungkinkan jika wewenang MPR dikembalikan lagi," katanya.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah di masa mendatang harus menegaskan soko guru kedaulatan negara atas sumber daya alam.
Sinergitas pemerintahan pusat dan daerah harus diperkuat dan perlu adanya desain ulang terhadap lembaga perwakilan yang saat ini wewenangnya kebablasan.
Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra mengatakan usulan untuk mengembalikan mekanisme GBHN masuk logika, terlebih mekanisme perencanaan dari Bappenas dan Kementerian Keuangan tak berjalan lancar.
"Apa yang sudah direncanakan Bappenas dengan baik, tak sinkron dengan rencana keuangan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. Lebih parah lagi, rencana keuangan diobrak-abrik oleh proses politik di DPR," kata Saldi.
Ke depan, kata dia, harus ada GBHN sehingga perencanaan yang ada tak diobrak-abrik DPR, baik dari rencana pembangunan maupun perencanaan keuangan.
Di tempat yang sama, pengamat politik dari Universitas Paramadina Yudi Latief juga berpendapat usulan agar MPR dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara adalah sangat ideal, apalagi setelah amandemen keempat UUD 1945 kedudukan kedaulatan tak jelas.
"Sistem pemerintahan menjadi tak jelas. Bahkan dalam beberapa hal Mahkamah Konstitusi menggantikan fungsi MPR,'' ungkap Ferry Mursyidan Baldan.
Idealnya, sambung Ferry, sistem pemerintahan ke depan berkaca pada sistem yang mapan pada masa lalu. ''Apa yang baik dari Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi harus kita pertahankan. Saatnya pemimpin ke depan mencari keseimbangan baru," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
