REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah anggota Komisi III DPR mendukung anggaran sebesar Rp 3,5 triliun yang diajukan Kapolri untuk pengamanan pemilu 2014. Anggaran sebesar itu dianggap bukan masalah sepanjang akuntabel dan transparan. 

"Saya dan Komisi III akan memperjuangkan dananya," kata anggota Komisi III DPR, Abu Bakar Alhabsy dalam rapat bersama antara Kapolri dan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (16/12).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengatakan, Komisi III akan membangun komunikasi dengan mitra kerja lain terkait anggaran pengamanan pemilu. Dia meminta Kapolri menyiapkan tranparansi dan akuntabilitas anggaran yang akan diberikan kepada Polri. 

"Kalau memang nanti dananya ada, tolong disiapkan transparansi dan akuntabilitasnya. Nanti kita kerja sama dengan mitra kerja lainnya," ujarnya. 

Anggota Komisi III DPR Fraksi PAN, Taslim Chaniago mengatakan tidak ada alasan bagi kemenkeu menolak pengajuan anggaran pengamanan pemilu oleh Polri. Karena pengamanan pemilu 2014 bukan hanya menyangkut kepentingan Polri. "Ini tidak hanya urusan Polri. Kalau menkeu tidak setuju ini aneh betul," ujar Taslim.

Dukungan juga datang dari anggota Komisi III DPR dari fraksi PPP, Achmad Yani. Dia menilai angka Rp 3,5 triliun yang diajukan Kapolri masih kurang karena Rp 3,5 triliun dianggap sebagai angka minimal. 

Sehingga, Polri tidak bisa berbuat banyak untuk pengamanan pemilu 2014. "Rp 3,5 triliun ini apa benar anggaran yang diajukan Polri? Kalau anggaran minimal seperti ini apa yang bisa dilakukan?" kata Yani.

Menurut Yani, Polri tidak perlu sungkan mengajukan anggaran untuk pengamanan pemilu 2014. Karena persoalan pengamanan pemilu merupakan hal yang teramat penting bagi rakyat Indonesia. "Ini untuk mengamankan seluruh Indonesia. Kalau kurang, ya sampaikan lagi saja," ujar Yani.

Anggota Komisi III Fraksi Demokrat yang juga anggota badan anggaran, Dasrul Djabar menjelaskan, DPR sudah menyetujui Rp 1 Triliun  untuk pengamanan pemilu 2014. Sehingga, sisa kekurangan anggaran bisa diajukan kembali oleh Polri ke DPR. "Nanti kekurangannya bisa diajukan kembali. Nanti dibicarakan DPR soal anggaran ini," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika