REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, posisi parpol memang penting dalam membangun sebuah proses demokrasi. Namun, tidak sepenuhnya praktik politik uang disebabkan ketidakdekatan pemilih dengan parpol.
"Ada kelompok masyarakat yang justru menggerakkan money politic itu. Misalnya dia menjual suara di satu kecamatan, dan itu biasa terjadi," kata Tjahjo, Kamis (12/12).
Senada dengan Tjahjo, Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin mengatakan, politik uang tidak dilakukan oleh parpol. Tetapi oleh oknum dalam parpol yang bersaing mendapatkan suara dengan cara apa pun.
"Ada kekecewaan masyarakat terhadap hasil pemilu sehingga membuat malapraktik dalam mendapatkan kekuasaan itu terjadi. Akhirnya politik uang menjadi-jadi, tapi bukan parpol yang melakukan, hanya oknum," kata Didi.
Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto menambahkan, politik uang memang dilakukan oleh elite partai, masyarakat kelas menengah, dan pemilih akar rumput. Menurutnya, indikator ekonomi membuat politik uang menjadi sulit dihindari pelaku politik. Apalagi politisi tidak memiliki sikap afirmatif untuk melakukan perubahan.
"Kadang masyarakat aman dari politik uang, tapi di kalangan elite justru politik uang masih jadi penentu. Akhirnya ya enggak ada gunanya juga," kata Bima.