REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Almuzammil Yusuf, menangkap pernyataan Wakapolri Komjen Pol Oegroseno soal penundaan jilbab polwan, akan berlangsung lama.

Ia berpendapat, komunikasi politik Wakapolri juga sangat tidak simpatik dengan menyebut seragam bercadar seperti Arab Saudi atau silakan pindah ke Aceh kalau mau berjilbab.

"Ini menunjukan komunikasi politik Wakapolri masih dengan paradigma Orde Baru," tuturnya dalam surat elektroniknya kepada ROL, Rabu (11/12).

Wakapolri dinilai merasa sangat berkuasa, karena merasa masalah jilbab urusan rumah tangga internal Polri tanpa memperdulikan aspirasi publik.

"Akhirnya nanti kita akan lihat kepemimpinan Presiden SBY dalam melihat pelanggaran HAM dan konstitusi ini. Apakah beliau membiarkan atau memerintahkan kepada Kapolri agar membolehkan polwan mengenakan jilbab," paparnya.

Alasan belum ada dana untuk jilbab polwan juga baru akan dialokasikan di APBN 2014 setelah SK Polri keluar. "Jika SK sudah ada dan Mabes Polri mengajukan seragam jilbab dalam APBNP 2014, Komisi III akan segera memproses anggaranya. Tidak perlu menunggu sampai 2015," tegas Almuzammil seraya mengatakan dana bukan masalah.

Menurut Almuzammil, izin Kapolri yang menyerahkan pembelian jilbab kepada masing-masing polwan sudah tepat. Apalagi, para polwan pun tidak ada yang keberatan. Ditambah lagi dukungan masyarakat yang akan menyumbang jilbab untuk Polwan. "Kita tunggu itikad baik Pimpinan Polri untuk menghormati hak anggotanya," katanya mengakhiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika