REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Almuzammil Yusuf, menyatakan, menggunakan jilbab bagi seorang Muslimah adalah kewajiban agama yang harus dihormati siapa pun. Ia pun sangat mendukung surat terbuka Ustaz Arifin Ilham kepada Kapolri Jenderal Polisi Sutarman sebagai bentuk solidaritas kepada polwan.
Ia menilai realisasi jilbab polwan memang harus melibatkan semua elemen bangsa. Banyak aksi solidaritas seperti sejuta koin jilbab, mengirim surat dan sms aspirasi ke DPR dan Polri, sumbangan jilbab, termasuk aksi simpati yang sempat dilakukan di Lampung.
"Saya dengar dalam waktu dekat akan ada masyarakat yang akan mengajukan gugatan hukum masyarakat sipil kepada Presiden dan Kapolri terkait isu ini," tulis Almuzammil dalam surat elektroniknya kepada ROL, Rabu (11/12).
Pernyataan lisan Kapolri yang membolehkan jilbab karena menghormati HAM dipandang Almuzammil sudah tepat dan bijaksana. Saat mengeluarkan izin tersebut, kata Almuzammil, Kapolri menyadari selama ini pelarangan polwan kenakan jilbab melanggar HAM dan Konstitusi, sehingga secara spontan membolehkan penggunaan jilbab tanpa harus ada surat keputusan (SK).
Masyakat dan para tokoh menyanjung dan mengapresiasi ketegasan Jenderal Polisi Sutarman atas itu. Ternyata, lanjut Almuzammil, tidak semudah yang dibayangkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
