REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR – Provinsi termuda Indonesia, Kalimantan Utara mendapatkan Daftar Isian

Pelaksana Anggaran (DIPA) perdana untuk tahun 2014.

DIPA tersebut diserahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara penyerahan DIPA kepada seluruh gubernur di Indonesia di Istana Bogor, Selasa (10/12).

Menteri Keuangan, Chatib Basri mengatakan DIPA yang ditetapkan sudah disesuaikan dengan kondisi makro Indonesia di 2014 yang tertuang dalam APBN 2014.

"Kami juga sudah menyiapkan DIPA kepada provinsi termuda yaitu provinsi Kalimantan Utara," kata Menkeu dalam sambutannya sebelum penyerahan DIPA dilakukan Presiden.

Ia menjelaskan, sesuai dengan APBN 2014, pendapatan Rp 1.667, 1 triliun atau naik 11 persen dari APBN Perubahan 2013. Sementara APBN Belanja negara Rp 1.842,5 triliun naik 6,7 persen dari APBN Perubahan 2013.

Belanja pemerintah pusat dipatok sebesar Rp1.249,9 triliun naik sebesar Rp53,1 triliun atau 4,4 persen, sedangkan transfer ke daerah dipatok Rp 592,6 triliun naik sebesar Rp 63,2 triliun atau 11,9 persen dari APBN-P 2013.

Dari total APBN 2014 tersebut, defisit anggaran dipatok Rp 175,4 triliun atau 1,69 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB).

Dalam kesempatan itu, DIPA tak hanya diserahkan kepada para gubernur tetapi juga pada kementerian/ lembaga.

Namun, Presiden hanya menyerahkan secara simbolik kepada tujuh kementerian/ lembaga yang dianggap mendapatkan penilaian paling baik dengan beberapa criteria seperti mendapatkan hasil penilaian antikorupsi terbaik KPK, selama dua tahun terakhir berturut-turut dengan laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP), selama dua tahun terakhir berturut-turut memiliki realisasi penyerapan diatas 80 persen, dan selama dua tahun berturut-turut anggaran yang dikelola lebih dari Rp 5 triliun.

Tujuh kementerian lembaga itu yakni, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, Polri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kehutanan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika