REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluhkan sering dicampuraduknya wilayah penegakan hukum dan politik. Menurutnya, hukum adalah soal kebenaran dan keadilan. Sementara politik tak bebas dari kepentingan kekuasaan. Juga posisi yang bernuansa politik.
SBY pun mengajak masyarakat agar memberikan kepercayaan kepada penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya tanpa gangguan politik apa pun. Para penegak hukum juga diminta mencegah untuk tidak memasuki diskursus politik dalam mengemban tugasnya.
"Berikan penjelasan kepada publik secara proporsional dan profesional agar masyarakat mengerti duduk persoalannya," pesan SBY, seperti dilansir setkab.go.id, Senin (9/12).
Masyarakat, kata SBY, harus memberikan dukungan penuh kepada para penegak hukum. Sekaligus memberikan pengawasan untuk memastikan hukum yang ditegakkan memenuhi rasa keadilan.
Ia pun menyampaikan dukungannya kepada KPK dan para penegak hukum yang lain. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan independen.