REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK-- Ancaman banjir memang tidak menjadi suatu masalah bagi Depok. Namun, jika pemerintahnya mempunyai tata lingkungan yang buruk, Depok-lah yang menjadi ancaman banjir bagi Jakarta. Artinya, dalam hal penanggulangan banjir di Jakarta, Pemprov DKI harus menaruh perhatian serius ke hulu sungai yang menjadi pengirim air ke Jakarta.
Disanalah perlunya kerjasama antara Pemprov DKI dengan pemkot Depok. Agar ancaman banjir dan masalah-masalah yang akan menghampiri bisa dicegah dengan bekerjasama.
Pengamat Perkotaan dan Kependudukan Yayat Supriatna mengatakan, sebenarnya di tahun 2004 hingga tahun 2010 pernah terjalin kerjasama baik antar kedua pihak. Kerjasama itu melibatkan seluruh kota dan kabupaten dalam pengelolaan situ di wilayah masing-masing. Namun kini, Yayat melihat ada kekurangharmonisan antara Pemprov DKI dan Pemkot Depok.
"Saya lihat Depok dan DKI jarang sekali bersilaturrahmi. Kita lihat, tidak pernah Pak Jokowi atau Pak Ahok datang ke Depok untuk bersilaturrahmi dengan Walikotanya," tutur Yayat saat dihubungi ROL, Ahad (8/12).
Menurutnya, dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kota yang kompleks, tidak kalah pentingnya untuk menjalin silaturrahmi antar kepala daerah. Dengan adanya koordinasi dan kerjasama, seluruh permasalahan bisa dipetakan untuk diselesaikan. "Harus dipetakan kembali, Situ mana di Depok yang sekarang perlu dioptimalkan. Karena situ-situ yang ada sudah mengalami pendangkalan dan sudah harus diuruk," tuturnya.
Yayat mengatakan, jika memang DKI ingin membuat waduk sebagai tempat resapan air di Depok, yang harus diperhatiakan adalah wilayah strategis yang berpotensi sebagai lintasan atau tangkapan air. "Dilihat dulu bentuk dan model waduknya seperti apa. Berapa volume air yang dapat ditampung. Selanjutnya, Apakah fungsi waduk sekedar wadah penampungan air atau bisa dimanfaatkan untuk yang lain, seperti sumber air baku untuk kebutuhan air minum dan pertanian," paparnya.
Mengenai wilayah mana saja yang berpotensi di Depok untuk dijadikan Waduk, Yayat tak ingin merekomendasikan. Cukuplah itu menjadi pembahasan internal kedua pihak itu saja. Karena, jika dipublikasi soal wilayah yang akan dibangun Waduk tersebut ke masyarakat, ditakutkan harga tanah akan melonjak mahal. Ini akan meningkatkan biaya pembebasan tanah sebagai langkah selanjutnya.
Ia juga berpesan, Pemprov DKI jangan terlalu banyak berwacana. Kerja sama Pemprov DKI dengan BUMN untuk membangun waduk-waduk antisipasi banjir sudah diapresiasi baik. Kini, tinggal bagaimana realisasinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
