REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Transparency International (TI) merilis hasi surveinya terkait Corruption Perceptions Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2013 beberapa waktu lalu.
Sejumlah negara menempati skor tertinggi yang artinya negara tersebut semakin bersih terhadap korupsi. Sedangkan skor semakin kecil menunjukkan negara dengan tingkat korupsi yang tinggi.
Survei ini dilakukan terhadap 177 negara di seluruh dunia dengan menilai dari sebanyak 13 sumber data dilihat dari persepsi para pakar, pebisnis dan pelaku usaha.
Hasilnya, sekitar 70 persen dari seluruh negara di dunia memiliki skor di bawah 50 poin yang artinya sebagian besar negara di seluruh dunia masih tetap tinggi tingkat korupsinya. Nilai rata-rata dari 177 negara juga hanya 43 poin.
Benua Asia boleh berbangga karena salah satu negaranya, Singapura menjadi satu-satunya negara di Asia yang masuk 10 besar dengan skor tertinggi yaitu 86 poin di peringkat 5. Negara Asia lainnya, Hongkong hanya menempati peringkat 15, Jepang di peringkat 18 dan Korea Selatan di peringkat 46.
Sedangkan Indonesia harus puas di posisi 114, empat peringkat lebih baik dari IPK tahun lalu meski dengan nilai yang sama yaitu 32 poin.
Skor yang diperoleh Indonesia sama dengan nilai Mesir yang masih terdampak perang saudara karena penggulingan Muhammad Mursi sebagai presiden. Namun yang menyedihkan, nilai yang didapat Indonesia di bawah negara miskin di Afrika yaitu Ethiopia dan Tanzania serta negara yang baru merdeka beberapa tahun lalu, Kosovo.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas mengatakan pemerintah harus melakukan evaluasi secara fundamental. Pasalnya pemerintah merupakan representasi dari partai politik. Sehingga evaluasi ini harus juga melibatkan berbagai unsur, termasuk partai politik.
Dalam hasil survei ini, partai politik menjadi salah satu lembaga dengan tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia bersama dengan kepolisian, parlemen dan lembaga peradilan. Kepolisian dan parlemen menempati posisi tertinggi dengan skor 4,5 poin dan diikuri lembaga parlemen dengan 4,4 poin dan partai politik dengan 4,3 poin.
Busyro menilai partai politik harus memposisiskan kembali sebagai representasi dari rakyat. Akan tetapi saat ini partai politik lebih mencerminkan sebagai industri kekuasaan semata dan dikelola dengan pendekatan kekuasaan dan bisnis.
"Nah inilah persoalannya. Awal persoalannya di sini (hingga partai politik dengan tingkat korupsi yang tinggi). Aspek ideologis partai politik sekarang ini semakin kabur," kata Busyro dalam obrolan dengan wartawan akhir pekan lalu.
Meski nilai IPK 2013 untuk Indonesia stagnan, ia melihat bukan berarti adanya kegagalan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Justru dengan terungkapnya kasus-kasus korupsi merupakan ada salah satu sektor yang berhasil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
