REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR meminta Tim Pengawas (Timwas) Century untuk memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini untuk mengklarifikasi pemeriksaan terhadap Wakil Presiden (Wapres) Boediono dalam kasus Century.

‘’Lebih baik panggil KPK daripada Wapres,’’ ujar Ketua FPD DPR RI, Nurhayati Assegaf kepada wartawan, Jumat (6/12). Hal ini sesuai dengan fungsi DPR dalam mengawasi kinerja aparat penegak hukum.

Menurut Nurhayati, Timwas Century tidak punya alasan yang kuat untuk memanggil Boediono. Oleh karena itu Timwas seharusnya memanggil KPK untuk menanyakan perkembangan kasus Century.

Nurhayati juga mempertanyakan kelurnya tanggal panggilan terhadap Boediono pada 18 Desember mendatang. Padahal, mekanisme pemanggilan harus didasarkan pada rapat pimpinan DPR. Sepengatahuannya belum ada surat untuk pemanggilan terhadap Boediono.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR, Pramono Anung menyebutkan, Timwas memanggil Boediono pada 18 Desember mendatang. Pemanggilan ini sebelum anggota DPR memasuk masa reses.

Anggota Timwas Century, Fahri Hamzah berharap, Wapres Boediono dapat hadir dalam panggilan Timwas. ‘’Sebaiknya pak Boediono dengan kerelaan datang ke Timwas Century,’’ ujarnya.

Dikatakan Fahri, momen ini dapat dijadikan media klarifikasi bagi Boediono selama menjabat Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal ini misalnya terkait pernyataan pengambilalihan Century.

Namun kata Fahri, timwas tidak berada pada posisi memaksa-maksa Boediono untuk hadir ke DPR.’’ Tidak  pas kalau di paksa-paksa,’’ imbuhnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika