REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan potensi kegandaan nomor induk kependudukan (NIK) yang akan diberikan kepada 3,3 juta pemilih menjadi kewenangan dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena, KPU yang meyakini keberadaan warga tersebut.
"Kami akan memberikan NIK sesuai permintaan KPU. Kalau ternyata nanti ada penduduk yang sudah ada NIK-nya, sehingga tercatat ganda, maka yang memutuskan KPU. Itu kewenangan KPU," katanya di Jakarta, Jumat (6/12).
Dia mengatakan, kemendagri hanya akan memberikan NIK kepada pemilih yang oleh KPU dijamin keberadaan elemen data kependudukannya. Seperti nama, alamat, tanggal lahir dan jenis kelamin.
"Kami berani memberikan NIK, tetapi yang bertanggung jawab KPU karena kami sudah membantu mencari 7,1 juta pemilih yang memang ada," tambah Gamawan.
Keputusan kemendagri untuk memberikan NIK kepada 3,3 juta pemilih tersebut disebabkan oleh keterbatasan waktu yang mendesak untuk dilakukan rapat pleno penyempurnaan rekapitulasi DPT nasional.
"Rapat pleno itu dua hari yang lalu dan diputuskan hari itu juga kesimpulannya. Jadi karena keterbatasan waktu itu kami mau memberikan NIK kepada 3,3 juta pemilih yang dimintakan oleh KPU," kata mantan gubernur Sumatra Barat itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
