REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mabes polri mengkhawatirkan jilbab menghambat kinerja pelayanan masyarakat. Termasuk, institusi Polri nantinya akan menjadi sorotan banyak pihak karena hambatan seperti ini.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjenpol Ronny Franky Sompie menyatakan, harus ada pemikiran yang lebih jauh mengenai jilbab Polwan. Ia pun memertanyakan, apakah kinerja Polwan berjilbab lebih baik.
Selain itu, ujarnya, mana yang lebih dipentingkan, pelayanan masyarakat atau penampilan? Kemudian, bagaimana jika polwan berjilbab di wilayah yang mayoritas penduduknya non-muslim.
Sejak awal masuk Polri, menurut Franky, Polwan sudah memahami mereka harus mengikuti peraturan yang ada. "Apakah tidak mungkin akan mempengaruhi pelaksanaan pelayanan," jelas Ronny di Kantor Republika, Kamis (5/12).
Ia mengaku prihatin karena penggunaan jilbab jadi bahan yang dipolemikkan. Padahal, seharusnya, kinerja Polri yang dijadikan bahan pembicaraan dan evaluasi.
Namun, ujarnya, bukannya tidak mungkin Polwan akan berjilbab dengan pakaian dinas. Apalagi, Polri sedang mengkaji secara internal bagaimana jilbab polwan. Jika sudah selesai dan disetujui, maka baru kemudian jilbab dianggarkan melalui APBNP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
