REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan pencairan Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan dihentikan apabila pemegang KJP tidak mau menarik uang itu melalui anjungan tunai mandiri (ATM).

Ahok, demikian ia biasa dipanggil, menanggapi membludaknya antrean para orang tua siswa yang mencairkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebesar Rp 1 juta di Bank DKI Matraman, Jakarta Timur.

"Itu kan bentuknya ATM, jadi KJP itu tabungan Bank DKI, jadi kadang-kadang orangtua itu dapat duit diserbu begitu, marah-marah, ini memang perilaku, kita sudah pernah mau kasih sanksi kalau seperti itu lagi kita tidak mau bagi," ujar Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta, Senin (2/12).

Ia mengatakan kebiasaan masyarakat mencairkan dana secara langsung tersebut sudah lama sekali sehingga kalau dibagikan uang berebutan serta berdesak-desakan seperti itu. "Kan kita jadi ngeri. Padahal kan bantuan itu sifatnya tabungan ATM bisa tarik di semua ATM," katanya.

Menurutnya, Pemprov saat ini belum bisa mencairkan dana terkait KJP tiap bulannya sehingga seperti bantuan langsung tunai (BLT) yang bisa diperebutkan masyarakat. "Masyarakat memang begitu, jadi itu mau ditarik habis, tapi Pemprov belum bisa memberikan tiap bulan, jadi seperti BLT yang bisa direbutin orang," ujarnya.

Sebelumnya, terjadi antrean panjang para orang tua siswa yang ingin mencairkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebesar Rp 1 juta di Bank DKI Matraman. Akibat membludaknya antrean Bank DKI terpaksa menutup loket untuk pencairan KJP sejak pukul 10.00 WIB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika