REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mabes Polri menjelaskan duduk persoalan penundaan jilbab bagi polwan yang mereka atur dalam Telegram Rahasia (TR) terbitan pekan lalu. Pejabat Polri yang menandatangani TR itu, Wakapolri Komjen Oegroseno mengatakan, polwan masih perlu bersabar untuk dapat menggunakan jilbab kala berdinas.
Jenderal bintang tiga ini menekankan, tidak ada niatan dari petinggi Polri untuk meredam bahkan melarang polwan untuk berjilbab. Polri menurutnya menyadari, penggunaan jilbab bagi wanita muslimah adalah ibadah dan bagian dari hak asasi.
Namun perlu dipahami menurutnya bahwa pada konteks hak dari sebuah kebebasan ketika masuk ke dalam organisasi tetap perlu diatur. Terkait pengaturan ini, kata dia, tentu bukan bertujuan untuk melarang seseorang menjalankan haknya. Terlebih mengenai jilbab yang ia yakini pula merupakan titah Tuhan.
“Sekarang begini, kita solat menghadap kepada Allah, tidak pakai sandal boleh kan? Lalu kenapa masuk Mabes Polri tidak boleh pakai sandal? artinya ada yang diatur. Demi apa? demi kebaikan, jadi jangan disamaratakan. ujar Oegroseno melalui sambungan telepon kepada ROL, Ahad (1/12).
Oegroseno berujar, patut diingat Polri merupakan sebuah organisasi Negara. Segala di dalamnya harus diatur demi mencapai tujuan terciptanya ketertiban dan keselarasan dalam lembaga.
Ia pun menegaskan, TR yang dia tanda tangani pada hakikatnya bukan sama sekali berniat melarang polwan untuk berjilbab. Dia berujar, Mabes Polri hanya meminta agar polwan sedikit lagi menunggu mengenai aturan jelas dari penggunaan jilbab. Pada saatnya nanti, lanjut dia, ketika aturan itu telah jelas, maka polwan dapat menikmati hasilnya.
“Kita bicara soal seragam. Kami ingin membuat konsep aturan yang kokoh sehingga tidak perlu ada revisi-revisi lagi. Jika ingin (secara nasional) berubah (polwan menggunakakn seragam), ayo. Untuk itu aturan perlu tahan lama jangan sudah diubah, nanti harus diubah lagi,” tegas perwira angkatan 1978 ini.
Lebih dalam, jenderal yang lebih senior dari Kapolri Jenderal Sutarman ini memberikan kepastian kepada polwan. Dia menjanjikan, bila tiba saatnya nanti, polwan akan Polri berika jilbab yang cantik nan indah. Namun demikian, dia meminta polwan untuk setia menunggu sembari tim bentukan Polri merumuskan jilbab yang paling tepat.
“Bayangkan kalau belum diatur sudah dibebaskan, ada yang pakai jilbab warna-warni, aksesoris mawar menempel. Sungguh tidak ada indentitas Polrinya. Untuk itulah kami luruskan dulu melalui TR agar tetap seragam sambil menunggu aturan dan anggaran,” kata dia.
Sebelumnya, Mabes Polri mengeluarkan TR pada Jumat (29/11) yang berisi mengani perintah kepada seluruh satuan untuk meminta para polwan tidak dulu menggunakan jilbab. Langkah ini lantas menjadi polemik dan keresahan mengingat sepekan sebelum TR itu terbit, Kapolri Jenderal Sutarman telah mempersilakan polwan untuk dapat berjilbab dengan mengacu pada kaidah hijab di Polda Aceh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika